Daftar Risalah Undang-Undang


  1. UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
  2. UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 1964 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN SWASTA
  3. UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 1964 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN
  4. UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 1965TENTANGPERKOPERASIAN
  5. UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 1965 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 1964 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1964 NO. 41) MENJADI UNDANG-UNDANG
  6. UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN ATAU PERWAKILAN RAKYAT
  7. UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
  8. UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1971 TENTANG PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA
  9. UNDANG-UNDANG NO 1 TH 1974 TENTANG PERKAWINAN
  10. UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 1974 TENTANG PENGAIRAN
  11. UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 1975 TENTANG PARTAI POLITIK DAN GOLONGAN KARYA
  12. UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 1976 TENTANG PERUBAHAN & PENAMBAHAN BEBERAPA PASAL DALAM KUHP BERTALIAN DENGAN PERLUASAN BERLAKUNYA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA, KEJAHATAN PENERBANGAN & KEJAHATAN TERHADAP SARANA PENERBANGAN
  13. UNDANG-UNDANG NO 9 TAHUN 1976 TENTANG NARKOTIKA
  14. UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK
  15. UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA
  16. UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 1982 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
  17. UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 1982 TENTANG HAK CIPTA
  18. UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANUNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 1984 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN)
  19. UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 1985 TENTANGPERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO3 TAHUN 1975 TTG PARTAI POLITIK DAN GOLONGAN KARYA
  20. UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 1985 TENTANG PERUBAHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 1994
  21. UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
  22. UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM
  23. UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
  24. UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
  25. UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 1992 TENTANGUSAHA PERASURANSIAN
  26. UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 1992 TENTANGJAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
  27. UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 1992 TENTANGPERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
  28. UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 1992 TENTANGPERBANKAN
  29. UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 1992 TENTANGLALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
  30. UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 1992 TENTANGPENATAAN RUANG
  31. UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1995 TENTANGPASAR MODAL
  32. UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 1995 TENTANGKEPABEANAN
  33. UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 1995 TENTANGPEMASYARAKATAN
  34. UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 1996 TENTANGHAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH
  35. UNDANG-UNDANG NO 9 TAHUN 1996 TENTANGPEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TK II BEKASI
  36. UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 1997 TENTANGPENYANDANG CACAT
  37. UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1997 TENTANGPSIKOTROPIKA
  38. UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 1997 TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997-1998
  39. UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGANUKLIRAN
  40. UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA
  41. UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 1997 TENTANGPENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
  42. UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 1997 TENTANG PENYIARAN
  43. UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN
  44. UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGANN BERJANGKA KOMODITI
  45. UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 1998 TENTANGPERUBAHAN UNDANG-UNDANG TTG KEPAILITAN MENJADI UNDANG-UNDANG
  46. UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 1998 TENTANGKESEJAHTERAAN LANUT USIA
  47. UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 1999 TENTANGPARTAI POLITIK
  48. UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 1999 TENTANGPEMILIHAN UMUM
  49. UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999 TENTANGLARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DENGAN TENTANGRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
  50. UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANGPERLINDUNGAN KONSUMEN
  51. UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 1999 TENTANGPENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
  52. UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 1999 TENTANGJASA KONSTRUKSI
  53. UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 1999 TENTANGPEMERINTAHAN DAERAH
  54. UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 1999 TENTANGARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
  55. UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANGPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  56. UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 1999 TENTANGHAK ASASI MANUSIA
  57. UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 1999 TENTANGPERSUNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 1999 TENTANGKEHUTANAN
  58. UNDANG-UNDANG NO 42 TAHUN 1999 TENTANGJAMINAN FIDUSIA
  59. UNDANG-UNDANG NO 43 TAHUN 1999 TENTANGPERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
  60. UNDANG-UNDANG NO 44 TAHUN 1999 TENTANGPELAKSANAAN KEISTIMEWAAN PROPINSI ISTIMEWA ACEH
  61. UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2000 TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUOL, KABUPATEN MOROWALI, DAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
  62. UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2000 TENTANGSERIKAT PEKERJA ATAU SERIKAT BURUH
  63. UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2000 TENTANGPERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998 DAN1999
  64. UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2000 TENTANGPEMBENTUKAN PROVINSI BANTEN
  65. UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2000 TENTANGPERJANJIAN INTERNASIONAL
  66. UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2000 TENTANGPROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (PROPENAS) TAHUN 2000-2004
  67. UNDANG-UNDANG NO 26 TAHUN 2000 TENTANGPENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
  68. UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 2000 TENTANGDESAIN INDUSTRI
  69. UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2000 TENTANGDESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
  70. UNDANG-UNDANG NO 34 TAHUN 2000 TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
  71. UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN TENTANGPENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG
  72. UNDANG-UNDANG NO 38 TAHUN 2000 TENTANGPEMBENTUKAN PROVINSI GORONTALO
  73. UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2001 TENTANGPEMBENTUKAN KOTA BAU-BAU
  74. UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2001 TENTANGPATEN
  75. UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2001 TENTANGMEREK
  76. UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2001 TENTANGY A Y A S A N
  77. UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2001 TENTANGOTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SEBAGAI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
  78. UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001 TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  79. UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2001 TENTANGOTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
  80. UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2001 TENTANGMINYAK DAN GAS BUMI
  81. UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANGKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
  82. UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2002 TENTANGPERTAHANAN NEGARA
  83. UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2002 TENTANGPENGADILAN PAJAK
  84. UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2002 TENTANGTINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
  85. UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2002 TENTANGHAK CIPTA
  86. UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2002 TENTANGKETENAGALISTRIKAN
  87. UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2002 TENTANGGRASI
  88. UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANGPERLINDUNGAN ANAK
  89. UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2002 TENTANGPEMBENTUKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
  90. UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2002 TENTANGKOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  91. UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 2002 TENTANGPARTAI POLITIK
  92. UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2002 TENTANGPENYIARAN
  93. UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2003 TENTANGPEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
  94. UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANGKETENAGAKERJAAN
  95. UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2003 TENTANGPENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG
  96. UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2003 TENTANGKEUANGAN NEGARA
  97. UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2003 TENTANGADVOKAT
  98. UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2003 TENTANGBADAN USAHA MILIK NEGARA
  99. UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2003 TENTANGSISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
  100. UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2003 TENTANGPEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
  101. UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2003 TENTANGMAHKAMAH KONSTITUSI
  102. UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2003 TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
  103. UNDANG-UNDANG NO 27 TAHUN 2003 TENTANGPANAS BUMI
  104. UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2004 TENTANGPERBENDAHARAAN NEGARA
  105. UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2004 TENTANGPENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
  106. UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANGKEKUASAAN KEHAKIMAN
  107. UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 2004 TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
  108. UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2004 TENTANGSUMBER DAYA AIR
  109. UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2004 TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM
  110. UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2004 TENTANGPEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
  111. UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2004 TENTANGPEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
  112. UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2004 TENTANGKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
  113. UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2004 TENTANGPERKEBUNAN
  114. UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2004 TENTANGPENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANGKEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG
  115. UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2004 TENTANGKOMISI YUDISIAL
  116. UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANGPENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
  117. UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2004 TENTANGLEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
  118. UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2004 TENTANGSISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
  119. UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2004 TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
  120. UNDANG-UNDANG NO 29 TAHUN 2004 TENTANGPRAKTIK KEDOKTERAN
  121. UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2004 TENTANGJABATAN NOTARIS
  122. UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 2004 TENTANGPERIKANAN
  123. UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004 TENTANGPEMERINTAHAN DAERAH
  124. UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2004 TENTANGPERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
  125. UNDANG-UNDANG NO 34 TAHUN 2004 TENTANGTENTARA NASIONAL INDONESIA
  126. UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
  127. UNDANG-UNDANG NO 38 TAHUN 2004 TENTANGJALAN
  128. UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 2004 TENTANGPENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
  129. UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2004 TENTANGSISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
  130. UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004 TENTANGWAKAF
  131. UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2005 TENTANGSISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL
  132. UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2005 TENTANGPENETAPAN PERPPU NO 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG
  133. UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2005 TENTANGPENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK
  134. UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2005 TENTANGGURU DAN DOSEN
  135. UNDANG-UNDANG N0 3 TAHUN 2006 TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
  136. UNDANG-UNDANG N0 9 TAHUN 2006 TENTANGSISTEM RESI GUDANG
  137. UNDANG-UNDANG N0 11 TAHUN 2006 TENTANGPEMERINTAHAN ACEH
  138. UNDANG-UNDANG N0 13 TAHUN 2006 TENTANGPERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
  139. UNDANG-UNDANG N0 15 TAHUN 2006 TENTANGBADAN PEMERIKSA KEUANGAN
  140. UNDANG-UNDANG N0 17 TAHUN 2006 TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN
  141. UNDANG-UNDANG N0 19 TAHUN 2006 TENTANGDEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
  142. UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2006 TENTANGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
  143. UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2007 TENTANGRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 SAMPAI 2025
  144. UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2007 TENTANGPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
  145. UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2007 TENTANGPENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
  146. UNDANG-UNDANG NO 27 TAHUN 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
  147.  UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2007 TENTANGENERGI
  148.  UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANGPERSEROAN TERBATAS
  149.  UNDANG-UNDANG NO 43 TAHUN 2007 TENTANGPERPUSTAKAAN
  150. UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2008 TENTANGPARTAI POLITIK
  151. UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2008 TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 1TAHUN 2015 TTG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAHPENGGANTI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2014 TTG PEMILIHAN GUB, BUPATI & WALIKOTAMENJADI UNDANG-UNDANG
  152. UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2008 TENTANGPEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
  153. UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANGINFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
  154. UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2008 TENTANGPERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  155. UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2008 TENTANGPENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
  156. UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2008 TENTANGKETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
  157. UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2008 TENTANGP E L A Y A R A N
  158. UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2008 TENTANGPENGELOLAAN SAMPAH
  159. UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2008 TENTANGSURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
  160. UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2008 TENTANGUSAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
  161. UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2008 TENTANGPERBANKAN SYARIAH
  162. UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2008 TENTANGOMBUDSMAN
  163. UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2008 TENTANGPENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
  164. UNDANG-UNDANG NO 42 TAHUN 2008 TENTANGPEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
  165. UNDANG-UNDANG NO 44 TAHUN 2008 TENTANGPORNOGRAFI
  166. UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2009 TENTANGPENERBANGAN
  167. UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2009 TENTANGPERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
  168. UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2009 TENTANGKEPARIWISATAAN
  169. UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2009 TENTANGPELAYANAN PUBLIK
  170. UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2009 TENTANGBENDERA BAHAS DAN LAMBANG NEGARA
  171. UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2009 TENTANGPELAYANAN PUBLIK
  172. UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2009 TENTANGKETENAGALISTRIKAN
  173. UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANGPERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
  174. UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2009 TENTANGPERFILMAN
  175. UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 2009 TENTANGKESEHATAN
  176. UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 2009 TENTANGKAWASAN EKONOMI KHUSUS
  177. UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2009 TENTANGPERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
  178. UNDANG-UNDANG NO 47 TAHUN 2009 TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010
  179. UNDANG-UNDANG NO 48 TAHUN 2009 TENTANGKEKUASAAN KEHAKIMAN
  180. UNDANG-UNDANG NO 52 TAHUN 2009 TENTANGKEPENDUDUKUAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
  181. UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2010 TENTANGPENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
  182. UNDANG-UNDANG NO 9 TAHUN 2010 TENTANGKEPROTOKOLAN
  183. UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2010 TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010
  184. UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2010 TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010
  185. UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2010 TENTANGCAGAR BUDAYA
  186. UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2010 TENTANGGERAKAN PRAMUKA
  187. UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2010 TENTANGHOLTIKULTURA
  188. UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2011 TENTANGPERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
  189. UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2011 TENTANGTRANSFER DANA
  190. UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2011 TENTANGINFORMASI GEOSPASIAL
  191. UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2011 TENTANGKEIMIGRASIAN
  192. UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2011 TENTANGPEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
  193. UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2011 TENTANGPENANGANAN FAKIR MISKIN
  194. UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2011 TENTANGBANTUAN HUKUM
  195. UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2011 TENTANGINTELIJEN NEGARA
  196. UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2011 TENTANGRUMAH SUSUN
  197. UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2011 TENTANGOTORITAS JASA KEUANGAN
  198. UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2011 TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012
  199. UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2011 TENTANGBADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
  200. UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2012 TENTANGPENGGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
  201. UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2012 TENTANGPENANGANAN KONFLIK SOSIAL
  202. UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012 TENTANGSISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
  203. UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2012 TENTANGPENDIDIKAN TINGGI
  204. UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2012 TENTANGPERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012
  205. UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2012 TENTANGPERKOPERASIAN
  206. UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2012 TENTANGPANGAN
  207. UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2012 TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013
  208. UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2013 TENTANGLEMBAGA KEUANGAN MIKRO
  209. UNDANG-UNDANG NO 9 TAHUN 2013 TENTANGPENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
  210. UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2013 TENTANGPENDIDIKAN KEDOKTERAN
  211. UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2013 TENTANG KEANTARIKSAAN
  212. UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2014 TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
  213. UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2014 TENTANGPERINDUSTRIAN
  214. UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 2014 TENTANGAPARATUR SIPIL NEGARA
  215. UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANGDESA
  216. UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2014 TENTANGPERDAGANGAN
  217. UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2014 TENTANGPEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON SELATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
  218. UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2014 TENTANGSTANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN
  219. UNDANG-UNDANG NO 21 2014 TENTANGPANAS BUMI
  220. UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANGPEMERINTAHAN DAERAH
  221. UNDANG-UNDANG NO 27 TAHUN 2014 TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015
  222. UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2014 TENTANGADMINISTRASI PEMERINTAHAN
  223. UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2014 TENTANGKELAUTAN
  224. UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2014 TENTANGJAMINAN PRODUK HALAL
  225. UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 2014 TENTANGPERKEBUNAN
  226. UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2015 TENTANGPENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2014 TENTANGPEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, & WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
  227. UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2015 TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTAMENJADI UNDANG-UNDANG
  228. UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2016 TENTANGPERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM
  229. UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2016 TENTANGPENGAMPUNAN PAJAK
  230. UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2016 TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA       TAHUN ANGARAN 2017