DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Home e-DIP ONLINE


NO. RINGKASAN ISI INFORMASI SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI WAKTU PEMBUATAN INFORMASI BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA RETENSI ARSIP AKTIF RETENSI INAKTIF
CETAK REKAM / SOFT COPY DARING LINK
1.Daftar Anggota Komisi I BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi I 2024 - 2029 ? ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Menjabat 2 Tahun (Permanen)
2.Jadwal Rapat Komisi I BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi I Tahun Pelaksanaan ? ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Musnah)
3.Daftar Prolegnas Ruang Lingkup Komisi I BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi I 2025 ? ? ? 1 Tahun Setelah Berakhirnya Masa Periode 5 Tahun (Permanen)
4.Dokumen Kunjungan Kerja Komisi I BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi I 2025 - 2028 ? ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Musnah, Kecuali laporan/hasil kunjungan kerja Permanen)
5.Risalah Rapat Komisi I BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi I 2025 - 2029 ? ? ? 1 Tahun, setelah ditetapkan menjadi UU 5 Tahun (Musnah, Kecuali Pembahasan RUU Permanen)
6.Laporan Singkat Komisi I BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi I 2025 - 2029 ? ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi UU 5 Tahun (Permanen)
7.RUU tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi I 2024 - 2025 ? ? - 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi UU 5 Tahun (Permanen)
8.Dokumen Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Komisi I BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi I 2025 - 2028 ? ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Musnah, Kecuali Fit and Proper Test Permanen)
9.Daftar Anggota Komisi II BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi II 2024 ? ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Menjabat 2 Tahun (Permanen)
10.Jadwal Rapat Komisi II BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi II Tahun Pelaksanaan ? ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Musnah)
11.Daftar Prolegnas Ruang Lingkup Komisi II BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi II 2025 ? ? ? 1 Tahun Setelah Berakhirnya Masa Periode 5 Tahun (Permanen)
12.Dokumen Kunjungan Kerja Komisi II BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi II Tahun Pembahasan ? ? ? 1 Tahun  5 Tahun (Musnah)
13.Risalah Rapat Komisi II BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi II 2025 - 2026 ? ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi UU 5 Tahun (Permanen)
14.Laporan Singkat Komisi II BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi II 2025 - 2026 ? ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi UU 5 Tahun (Permanen)
15.Dokumen Pembahasan RUU BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi II Tahun Pembahasan ? ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi UU 5 Tahun (Permanen)
16.Dokumen Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Komisi II BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi II 2025 - 2026 ? ? - 1 Tahun 5 Tahun (Musnah, Kecuali Fit and Proper Test Permanen)
17.Dokumen Pelaksanaan Fungsi Anggaran Komisi II BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi II 2025 - 2026 ? ? - 1 Tahun Setelah UU APBN Ditetapkan 5 Tahun (Permanen)
18.Dokumen Surat Masuk BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi II 2025 - 2026 ? ? - 1 Tahun Setelah Tidak Digunakan 1 Tahun (Musnah)
19.Dokumen Surat Keluar BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi II 2025 - 2026 ? ? - 1 Tahun Setelah Tidak Digunakan 1 Tahun (Musnah)
20.Daftar Anggota Komisi III BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi III 2024 - 2029 ? ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Menjabat 2 Tahun (Permanen)
21.Jadwal Rapat Komisi III BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi III 2024 - 2029 ? ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Musnah)
22.Daftar Prolegnas Ruang Lingkup Komisi III BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi III 2024 - 2029 ? ? ? 1 Tahun Setelah Berakhirnya Masa Periode 5 Tahun (Permanen)
23.Dokumen Kunjungan Kerja Komisi III BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi III 2024 - 2029 ? ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
24.Dokumentasi Kegiatan Komisi III BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi III 2024 - 2029 ? ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
25.Risalah Rapat Komisi III BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi III 2024 - 2029 ? ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi UU 5 Tahun (Permanen)
26.Laporan Singkat Komisi III BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi III 2024 - 2029 ? ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi UU 5 Tahun (Permanen)
27.Daftar Anggota Komisi IV BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi IV 2025 - 2026 ? ? ? 1 tahun setelah berakhirnya masa periode 2 Tahun (Permanen)
28.Jadwal Rapat Komisi IV BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi IV 2025 - 2026 ? ? ? 1 tahun  5 Tahun (Musnah)
29.Daftar Prolegnas Ruang Lingkup Komisi IV BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi IV 2025 - 2026 ? ? ? 1 tahun setelah berakhirnya masa periode 5 Tahun (Permanen)
30.Laporan Kunjungan Kerja Komisi IV BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi IV 2025 - 2026 ? ? ? 1 tahun 5 Tahun (Musnah Kecuali Laporan Kunjungan Kerja Permanen)
31.Dokumentasi Kegiatan Komisi IV BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi IV 2025 - 2026 ? ? ? 1 tahun 5Tahun (Musnah Kecuali Foto Permanen)
32.Risalah Rapat Komisi IV BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi IV 2025 - 2026 ? ? ? 1 Tahun, jika RUU setelah ditetapkan menjadi UU 5 Tahun (Musnah Kecuali Pembahasan RUU Permanen)
33.Laporan Singkat Rapat Komisi IV BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi IV 2025 - 2026 ? ? ? 1 Tahun, jika RUU setelah ditetapkan menjadi UU 5 Tahun (Musnah Kecuali Pembahasan RUU Permanen)
34.Dokumen Fungsi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi IV 2026 - 2026 ? ? - 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
35.Dokumen Fungsi Pelaksanaan Fungsi Legislasi BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi IV 2027 - 2026 ? ? - 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
36.Dokumen Fungsi Pelaksanaan Fungsi Anggaran BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi IV 2028 - 2026 ? ? - 1 Tahun setelah UU APBN ditetapkan 5 Tahun (Permanen)
37.Dokumen Surat Masuk BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi IV 2025 - 2026 ? ? - 1 Tahun setelah tidak digunakan 1 Tahun (Musnah)
38.Dokumen Surat Keluar BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi IV 2025 - 2026 ? ? - 1 Tahun setelah tidak digunakan 1 Tahun (Musnah)
39.Daftar Anggota Komisi V periode 2024 - 2029 BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi V 2025 ? ? ? 1 Tahun Setelah Berakhirnya Masa Periode 2 Tahun (Permanen)
40.Jadwal Rapat Komisi V periode 2024 - 2029 ( setiap Masa Sidang I s.d Masa Sidang ke IV Tahun Sidang 2025-2026) BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi V 2025 - 2026  ? ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Musnah)
41.Daftar Prolegnas Komisi V DPR RI periode 2024 - 2029 BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi V 2025 - 2026 ? ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
42.Laporan Kunjungan Kerja Komisi V periode 2024-2029 BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi V 2026 - 2026 ? ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
43.Risalah Rapat Komisi V BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi V 2027 - 2026 ? ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
44.Laporan Singkat Komisi V BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi V 2028 - 2026 ? ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
45.Dokumen Pelaksanaan Fungsi Legislasi  BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi V 2029 - 2026 ? ? - 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
46.Dokumen Pelaksanaan Fungsi Pengawasan  BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi V 2030 - 2026 ? ? - 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
47.Dokumen Pelaksanaan Fungsi Anggaran  BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi V 2031 - 2026 ? ? - 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
48.Dokumen Surat Masuk BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi V 2032 - 2026 ? ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 1 Tahun (Musnah)
49.Dokumen Surat Keluar BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi V 2033 - 2026 ? ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 1 Tahun (Musnah)
50.Daftar Anggota Komisi VI BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi VI 2025 ? ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Menjabat 2 Tahun (Permanen)
51.Jadwal Rapat Komisi VI BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi VI Tahun Berjalan ? ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Musnah)
52.Rilis dan Dokumentasi Kunjungan Kerja Komisi VI BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi VI 2024 - 2025 ? ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
53.Laporan Singkat Komisi VI BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi VI 2025 - 2025 ? ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
54.Dokumen Rapat Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Komisi VI yang bersifat terbuka BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi VI 2026 - 2025 ? ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
55.Dokumen Rapat Pelaksanaan Fungsi Anggaran Komisi VI yang bersifat terbuka BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi VI 2027 - 2025 ? ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
56.Dokumen Rapat Pembahasan RUU yang bersifat terbuka BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi VI Tahun Pembahasan ? ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
57.Dokumen Surat Masuk Pengaduan Masyarakat BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi VI 2025 ? ? - 1 Tahun setelah tidak digunakan 1 Tahun (Musnah)
58.Dokumen Surat Keluar Undangan Rapat Dengar Pendapat Umum BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi VI 2025 ? ? - 1 Tahun setelah tidak digunakan 1 Tahun (Musnah)
59.Daftar Anggota Komisi VII BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi VII 2024 ? ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Menjabat 2 Tahun (Permanen)
60.Jadwal Rapat Komisi VII BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi VII Tahun Pelaksanaan ? ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Musnah)
61.Daftar Prolegnas Ruang Lingkup Komisi VII BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi VII 2024 - ? ? 1 Tahun Setelah Berakhirnya Masa Periode 5 Tahun (Permanen)
62.Dokumen Kunjungan Kerja Komisi VII BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi VII 2024 - ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
63.Risalah Rapat Komisi VII BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi VII 2024 ? ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi UU 5 Tahun (Permanen)
64.Laporan Singkat Komisi VII BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi VII 2024 ? ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi UU 5 Tahun (Permanen)
65.Dokumen Pembahasan RUU BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi VII Tahun Pembahasan - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi UU 5 Tahun (Permanen)
66.Dokumen Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Komisi VII BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi VII 2024 - ? - 1 Tahun 5 Tahun (Musnah, Kecuali Fit and Proper Test Permanen)
67.Dokumen Pelaksanaan Fungsi Anggaran Komisi VII BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi VII 2024 - ? - 1 Tahun Setelah UU APBN Ditetapkan 5 Tahun (Permanen)
68.SOP Dukungan Pelaksanaan Rapat Kerja BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi VII 2021 - 2022 ? ? - 1 tahun setelah tidak berlaku 4 tahun (Permanen)
69.SOP Dukungan Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi VII 2021 - 2022 ? ? - 1 tahun setelah tidak berlaku 4 tahun (Permanen)
70.SOP Dukungan Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi VII 2021 - 2022 ? ? - 1 tahun setelah tidak berlaku 4 tahun (Permanen)
71.SOP Dukungan Pelaksanaan Rapat Tim Perumus BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi VII 2021 - 2022 ? ? - 1 tahun setelah tidak berlaku 4 tahun (Permanen)
72.SOP Dukungan Pelaksanaan Rapat Tim Sinkronisasi BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi VII 2021 - 2022 ? ? - 1 tahun setelah tidak berlaku 4 tahun (Permanen)
73.Daftar Anggota Komisi VIII BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi VIII 2024 - 2029 ? ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Menjabat 2 Tahun (Permanen)
74.Jadwal Rapat Komisi VIII BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi VIII Tahun Pelaksanaan ? ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Musnah)
75.Daftar Prolegnas Ruang Lingkup Komisi VIII BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi VIII 2026 ? ? ? 1 Tahun Setelah Berakhirnya Masa Periode 5 Tahun (Permanen)
76.Dokumen Kunjungan Kerja Komisi VIII BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi VIII 2024 - 2029 ? ? ? 1 Tahun  5 Tahun (Permanen)
77.Risalah Rapat Komisi VIII BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi VIII 2024-2029 ? ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi UU 5 Tahun (Permanen)
78.Laporan Singkat Komisi VIII BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi VIII 2024 - 2029 ? ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi UU 5 Tahun (Permanen)
79.Dokumen RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi VIII 2026 ? ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi UU 5 Tahun (Permanen)
80.Dokumen Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Komisi VIII BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi VIII 2024-2029 ? ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Musnah, Kecuali Fit and Proper Test Permanen)
81.Dokumen Pelaksanaan Fungsi Anggaran Komisi VIII BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi VIII 2024 - 2029 ? ? - 1 Tahun Setelah UU APBN Ditetapkan 5 Tahun (Permanen)
82.Dokumen Surat Masuk BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi VIII 2026 ? ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Digunakan 1 Tahun (Musnah)
83.Dokumen Surat Masuk BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi VIII 2026 ? ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Digunakan 1 Tahun (Musnah)
84.Daftar Anggota Komisi IX BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi IX 2024 ? ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Menjabat 2 Tahun (Permanen)
85.Jadwal Rapat Komisi IX BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi IX Tahun Pelaksanaan ? ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Musnah)
86.Daftar Prolegnas Ruang Lingkup Komisi IX BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi IX 2024 - ? ? 1 Tahun Setelah Berakhirnya Masa Periode 5 Tahun (Permanen)
87.Dokumen Kunjungan Kerja Komisi IX BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi IX 2024 - ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
88.Risalah Rapat Komisi IX BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi IX 2024 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi UU 5 Tahun (Permanen)
89.Laporan Singkat Komisi IX BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi IX 2024 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi UU 5 Tahun (Permanen)
90.Dokumen Pembahasan RUU BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi IX Tahun Pembahasan - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi UU 5 Tahun (Permanen)
91.Dokumen Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Komisi IX BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi IX 2024 ? ? - 1 Tahun 5 Tahun (Musnah, Kecuali Fit and Proper Test Permanen)
92.Dokumen Pelaksanaan Fungsi Anggaran Komisi IX BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi IX 2024 ? ? - 1 Tahun Setelah UU APBN Ditetapkan 5 Tahun (Permanen)
93.Dokumen Surat-surat masuk BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi IX 2024 ? - - 1 Tahun Setelah Tidak Digunakan 1 Tahun (Musnah)
94.Dokumen Surat-surat keluar BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi IX 2024 ? - - 1 Tahun Setelah Tidak Digunakan 1 Tahun (Musnah)
95.Daftar Anggota Komisi X BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi X 2026 ? ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Menjabat 2 Tahun (Permanen)
96.Jadwal Rapat Komisi X BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi X Tahun Pelaksanaan ? ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Musnah)
97.Daftar Prolegnas Ruang Lingkup Komisi X BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi X 2026 - ? ? 1 Tahun Setelah Berakhirnya Masa Periode 5 Tahun (Permanen)
98.Dokumen (laporan dan rilis) Kunjungan Kerja Komisi X BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi X 2022 - 2026 - ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
99.Risalah Rapat Komisi X BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi X 2022 - 2026 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi UU 5 Tahun (Permanen)
100.Laporan Singkat Komisi X BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi X 2022 - 2026 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi UU 5 Tahun (Permanen)
101.Dokumen Pembahasan RUU BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi X Tahun Pembahasan - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi UU 5 Tahun (Permanen)
102.Dokumen Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Komisi X BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi X 2022 - 2026 ? ? - 1 Tahun 5 Tahun (Musnah, Kecuali Fit and Proper Test Permanen)
103.Dokumen Pelaksanaan Fungsi Anggaran Komisi X BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi X 2022 - 2026 ? ? - 1 Tahun Setelah UU APBN Ditetapkan 5 Tahun (Permanen)
104.Daftar Anggota Komisi XI DPR RI BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi XI 2024 - 2029 ? ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Menjabat 2 Tahun (Permanen)
105.Jadwal Rapat Komisi XI BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi XI 2025 - 2026 ? ? ? 1 Tahun  5 Tahun (Musnah)
106.Laporan Singkat Komisi XI BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi XI 2025 - 2026 ? ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi UU 5 Tahun (Permanen)
107.Risalah Rapat Komisi XI BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi XI 2025 - 2026 ? ? ? 1 Tahun, jika RUU Setelah Ditetapkan Menjadi UU 5 Tahun (Musnah, Kecuali Pembahasan RUU Permanen)
108.Dokumen Kunjungan Kerja Komisi XI BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi XI 2025 - 2026 ? ? ? 1 Tahun  5 Tahun (Permanen)
109.Dokumen Surat Masuk BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi XI 2025 - 2026 ? ? - 1 Tahun setelah tidak digunakan 1 Tahun (Musnah)
110.Dokumen Surat Keluar BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi XI 2025 - 2026 ? ? - 1 Tahun setelah tidak digunakan 1 Tahun (Musnah)
111.Surat Undangan BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi XII 2025 - 2026 - ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Musnah)
112.Bahan Rapat BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi XII 2025 - 2026 - ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Musnah)
113.Skenario Rapat BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi XII 2025 - 2026 - ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Musnah)
114.Daftar Pembicara BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi XII 2025 - 2026 - ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Musnah)
115.Jadwal Rapat Komisi XII BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi XII 2025 - 2026 - ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Musnah)
116.Daftar Anggota Komisi XII BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi XII 2025 - 2026 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Menjabat 2 Tahun (Permanen)
117.Risalah Rapat Komisi XII BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi XII 2025 - 2026 - ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
118.Laporan Singkat Komisi XII BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi XII 2025 - 2026 - ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
119.Daftar Prolegnas Ruang Lingkup Komisi XII BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi XII 2025 - 2026 - ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
120.Dokumen Pembahasan Undang-Undang BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi XII 2025 - 2026 - ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
121.Surat Masuk BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi XII 2025 - 2026 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Digunakan 1 Tahun (Musnah)
122.Surat Keluar BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi XII 2025 - 2026 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Digunakan 1 Tahun (Musnah)
123.Dokumen Kunjungan Kerja Komisi XII BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi XII 2025 - 2026 - ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
124.Daftar Anggota Komisi XIII BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi XIII 2025 ? ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Menjabat 2 Tahun (Permanen)
125.Jadwal Rapat Komisi XIII BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi XIII 2025 ? ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Musnah)
126.Daftar Prolegnas Ruang Lingkup Komisi XIII BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi XIII 2025 ? ? ? 1 Tahun Setelah Berakhirnya Masa Periode 5 Tahun (Permanen)
127.Dokumen Kunjungan Kerja Komisi XIII BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi XIII 2025 ? ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
128.Risalah Rapat Komisi XIII BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi XIII 2025 ? ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi UU 5 Tahun (Permanen)
129.Laporan Singkat Komisi XIII BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi XIII 2025 ? ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi UU 5 Tahun (Permanen)
130.Dokumen Pembahasan Undang-Undang BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi XIII 2025 ? ? - 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi UU 5 Tahun (Permanen)
131.Dokumen Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Komisi XIII BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi XIII 2025 ? ? - 1 Tahun 5 Tahun (Musnah, Kecuali Fit and Proper Test Permanen)
132.Dokumen Pelaksanaan Fungsi Anggaran Komisi XIII BIRO PERSIDANGAN I Bagian Sekretariat Komisi XIII 2025 ? ? - 1 Tahun Setelah UU APBN Ditetapkan 5 Tahun (Permanen)
133.Undangan Rapat Paripurna BIRO PERSIDANGAN I Bagian Persidangan Paripurna 2025 - 2026 ? ? - 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
134.Jadwal Rapat Paripurna BIRO PERSIDANGAN I Bagian Persidangan Paripurna 2025 - 2026 ? ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Musnah)
135.Laporan AKD pada Rapat Paripurna BIRO PERSIDANGAN I Bagian Persidangan Paripurna 2025 - 2026 ? ? - 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
136.Naskah Pidato Rapat Paripurna BIRO PERSIDANGAN I Bagian Persidangan Paripurna 2025 - 2026 ? ? ? 1 Tahun 4 Tahun (Musnah, Kecuali Master Naskah Pidato Pimpinan Dewan Permanen)
137.Laporan Tim/Pansus/Panja BIRO PERSIDANGAN I Bagian Persidangan Paripurna 2025 - 2026 ? ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
138.Pendapat/Sambutan Pemerintahan BIRO PERSIDANGAN I Bagian Persidangan Paripurna 2025 - 2026 ? ? - 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
139.Pendapat/Pandangan Fraksi-Fraksi Dalam Rapat Paripurna BIRO PERSIDANGAN I Bagian Persidangan Paripurna 2025 - 2026 ? ? - 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
140.Risalah Rapat Paripurna BIRO PERSIDANGAN I Bagian Persidangan Paripurna 2025 - 2026 ? ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
141.SOP Perencanaan Penyelenggaraan Rapat Paripurna BIRO PERSIDANGAN I Bagian Persidangan Paripurna 2025 ? ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
142.SOP Penyusunan Skenario Rapat Paripurna BIRO PERSIDANGAN I Bagian Persidangan Paripurna 2025 ? ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
143.SOP Verifikasi Bahan Rapat Paripurna dari Komisi, Fraksi, dan Kementerian Lembaga BIRO PERSIDANGAN I Bagian Persidangan Paripurna 2025 ? ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
144.SOP Penyusunan dan Pendistribusian Surat Permintaan Nama Hak Akses SIPERDANA BIRO PERSIDANGAN I Bagian Persidangan Paripurna 2025 ? ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
145.SOP Pembuatan Daftar Hadir Anggota Rapat Paripurna BIRO PERSIDANGAN I Bagian Persidangan Paripurna 2025 ? ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
146.SOP Penyajian Bahan Rapat Paripurna melalui Laman Persidangan Paripurna Pada Website BIRO PERSIDANGAN I Bagian Persidangan Paripurna 2025 ? ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
147.SOP Penyusunan Pokok-Pokok Pembicaraan Rapat Paripurna BIRO PERSIDANGAN I Bagian Persidangan Paripurna 2025 ? ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
148.SOP Penyampaian Undangan Rapat Paripurna melalui SMS Gateway BIRO PERSIDANGAN I Bagian Persidangan Paripurna 2025 ? ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
149.SOP Pendaftaran Hak Akses Aplikasi SIPERDANA BIRO PERSIDANGAN I Bagian Persidangan Paripurna 2025 ? ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
150.SOP Penyampaian Hasil Rekapitulasi Kehadiran Dalam Rapat Paripurna Kepada MKD BIRO PERSIDANGAN I Bagian Persidangan Paripurna 2025 ? ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
151.SOP Penyampaian Data Sebagai Bahan Rapat Paripurna Melalui Sistem Informasi Persidangan Paripurna BIRO PERSIDANGAN I Bagian Persidangan Paripurna 2025 ? ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
152.SOP Pengkoordinasian Risalah Resmi Rapat Paripurna BIRO PERSIDANGAN I Bagian Persidangan Paripurna 2024 ? ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
153.SOP Penyusunan Laporan Kegiatan Pelaksanaan Rapat Paripurna BIRO PERSIDANGAN I Bagian Persidangan Paripurna 2024 ? ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
154.SOP Pendistribusian Bahan Rapat Paripurna BIRO PERSIDANGAN I Bagian Persidangan Paripurna 2024 ? ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
155.SOP Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Rapat Paripurna BIRO PERSIDANGAN I Bagian Persidangan Paripurna 2024 ? ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
156.Keputusan SK Sekjen DPR RI No. 1662/SEKJEN/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dukungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pada Pelaksanaan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia BIRO PERSIDANGAN I Bagian Persidangan Paripurna 2024 ? ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
157.SOP Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Paripurna BIRO PERSIDANGAN I Bagian Persidangan Paripurna 2023 ? ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
158.SOP Tindak Lanjut dan Evaluasi Penyelenggaraan Rapat Paripurna BIRO PERSIDANGAN I Bagian Persidangan Paripurna 2023 ? ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
159.Keputusan SK Sekjen DPR RI No. 173/S/SEKJEN/2022 tentang Penetapan Penyelenggaraan dan Panduan Penggunaan Sistem Informasi Persidangan Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat RI (SIPERDANA) BIRO PERSIDANGAN I Bagian Persidangan Paripurna 2022 ? ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
160.Modul pembelajaran untuk pelatihan bagi para Fungsional Asisten Perisalah Legislatif dalam melakukan perekaman rapat BIRO PERSIDANGAN I Bagian Risalah 2020 ? ? ? 5 Tahun Setelah Tidak Berlaku 5 Tahun (Musnah)
161.Modul pembelajaran untuk pelatihan bagi para Fungsional Perisalah Legislatif dalam melakukan penyusunan risalah rapat BIRO PERSIDANGAN I Bagian Risalah 2020 ? ? ? 5 Tahun Setelah Tidak Berlaku 5 Tahun (Musnah)
162.Menjelasakan bagaimana cara menunggah/upload file rekaman rapat. BIRO PERSIDANGAN I Bagian Risalah 2024 ? ? ? 5 Tahun Setelah Tidak Berlaku 5 Tahun (Musnah)
163.Panduan melakukan konversi file rekaman audio berformat M4A menjadi MP3 dengan menggunakan layanan daring (online) di situs freeconvert.com BIRO PERSIDANGAN I Bagian Risalah 2024 ? ? ? 5 Tahun Setelah Tidak Berlaku 5 Tahun (Musnah)
164.Buku Panduan menggunakan fitur Ms Word (Combo Box dan AutoCorrect) dalam penyusunan kepala risalah rapat BIRO PERSIDANGAN I Bagian Risalah 2024 ? ? ? 5 Tahun Setelah Tidak Berlaku 5 Tahun (Musnah)
165.Pedoman Penamaan Dokumen Digital di Bidang Risalah untuk digunakan oleh para pejabat di lingkungan Biro Persidangan I DPR RI. BIRO PERSIDANGAN I Bagian Risalah 2025 ? ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
166.Prosedur Operasi Standar untuk melaksanakan dukungan penyusunan risalah rapat DPR RI BIRO PERSIDANGAN I Bagian Risalah 2022 ? ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
167.Prosedur Operasi Standar untuk melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Risalah (SIRIH) BIRO PERSIDANGAN I Bagian Risalah 2022 ? ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
168.Prosedur Operasi Standar untuk melakukan perekaman rapat DPR RI BIRO PERSIDANGAN I Bagian Risalah 2024 ? ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
169.Prosedur Operasi Standar untuk melakukan penyusunan risalah rapat DPR RI BIRO PERSIDANGAN I Bagian Risalah 2024 ? ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
170.Prosedur Operasi Standar untuk melakukan pengelolaan Sistem Informasi Risalah (SIRIH) BIRO PERSIDANGAN I Bagian Risalah 2024 ? ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
171.Prosedur Operasi Standar untuk melakukan evaluasi dan monitoring risalah rapat DPR RI BIRO PERSIDANGAN I Bagian Risalah 2024 ? ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
172.Prosedur Operasi Standar untuk melaksanakan penyusunan dan publikasi risalah rapat DPR RI BIRO PERSIDANGAN I Bagian Risalah 2025 ? ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
173.Laporan Pelaksanaan dan Dokumentasi Proses Kerja Tim Inovasi di Bidang Risalah tahun 2025 BIRO PERSIDANGAN I Bagian Risalah 2025 ? ? ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
174.Laporan Pelaksanaan Pengembangan dan Penyempurnaan Aplikasi SIRIH sepanjang tahun 2025 BIRO PERSIDANGAN I Bagian Risalah 2025 ? ? ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
175.Laporan Pelaksanaan dan Dokumentasi Proses Kerja Tim Penyusunan Modul JFPL dan APL BIRO PERSIDANGAN I Bagian Risalah 2025 ? ? ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
176.Buku Panduan SIRIH (Dashboard Sistem Informasi Risalah DPR RI) BIRO PERSIDANGAN I Bagian Risalah 2025 ? ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
177.Laporan Kinerja Bagian Risalah Tahun 2025 memaparkan capaian kinerja Bagian Risalah dalam penyusunan risalah rapat DPR RI BIRO PERSIDANGAN I Bagian Risalah 2026 ? ? ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
178.Daftar Anggota Baleg BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Badan Legislasi 2026 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Menjabat 2 Tahun (Permanen)
179.Daftar Anggota Panja BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Badan Legislasi Tahun Pembahasan - ? - 1 Tahun Setelah Tidak Menjabat 2 Tahun (Permanen)
180.Daftar Prolegnas (Prioritas) BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Badan Legislasi Tahun Pelaksanaan ? ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi UU 5 Tahun (Permanen)
181.Dokumen Prolegnas BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Badan Legislasi Tahun Pelaksanaan - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi UU 5 Tahun (Permanen)
182.Dokumen Evaluasi Prolegnas BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Badan Legislasi Tahun Pelaksanaan - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi UU 5 Tahun (Permanen)
183.Laporan Singkat Badan Legislasi BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Badan Legislasi 2026 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi UU 5 Tahun (Permanen)
184.Risalah Rapat Badan Legislasi BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Badan Legislasi 2026 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi UU 5 Tahun (Permanen)
185.Catatan Rapat Badan Legislasi BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Badan Legislasi 2026 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi UU 5 Tahun (Permanen)
186.Dokumen Penyusunan / Pembahasan RUU di Badan Legislasi BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Badan Legislasi 2026 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi UU 5 Tahun (Permanen)
187.Dokumen Pemantauan UU BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Badan Legislasi Tahun Pembahasan - ? ? 1 Tahun Setelah di Laporkan dalam Rapat Paripurna 5 Tahun (Permanen)
188.Dokumen Harmonisasi RUU yang ada di Badan Legislasi BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Badan Legislasi Tahun Pembahasan - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi UU 5 Tahun (Permanen)
189.Dokumen Penyusunan / Pembahasan Peraturan DPR RI  BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Badan Legislasi Tahun Pelaksanaan - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
190.Dokumen Kunjungan Kerja Badan Legislasi BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Badan Legislasi Tahun Pelaksanaan - ? ? 1 Tahun  5 Tahun (Permanen)
191.Dokumen Kinerja Baleg (Masuk dalam LAKIP DPR RI) BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Badan Legislasi Tahun Pelaksanaan - ? ? 2 Tahun 3 Tahun (Permanen)
192.Dokumen Foto Kegiatan Kunjungan Kerja Badan Legislasi BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Badan Legislasi Tahun Pelaksanaan - ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
193.Jadwal Rapat Badan Anggaran DPR RI BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Badan Anggaran 2025 - 2026 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan 5 tahun (Musnah kecuali risalah/ notulen rapat, Permanen)
194.Laporan Badan Anggaran mengenai Hasil Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2026 dan RKP Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Badan Anggaran 2025 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan 5 Tahun (Permanen)
195.Laporan Badan Anggaran mengenai Hasil Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2025 dalam Rapat Paripurna BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Badan Anggaran 2025 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan 5 Tahun (Permanen)
196.Laporan Badan Anggaran mengenai Hasil Pembahasan RUU tentang APBN TA 2026 dalam Rapat Paripurna BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Badan Anggaran 2025 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan 5 Tahun (Permanen)
197.Laporan Kunjungan Kerja Badan Angggaran DPR RI BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Badan Anggaran 2025 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan 5 Tahun (Permanen)
198.Dokumentasi kegiatan Badan Anggaran DPR RI BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Badan Anggaran 2025 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan 5 Tahun (Permanen)
199.Profil Pimpinan dan Anggota Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara 2025 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Menjabat 2 Tahun (Permanen)
200.Profil Pegawai Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara 2025 - ? ? 1 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun 9 Tahun (Musnah, Kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Lain yang Secara Individual Ditentukan oleh Setjen DPR RI yang Berjasa atau Peristiwa Berskala Nasional, Permanen)
201.Laporan Kinerja Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara 2025 - 2026 - ? ? 2 Tahun 3 Tahun (Permanen)
202.Laporan Kunjungan Kerja Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara 2025 - 2026 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan 5 Tahun (Permanen)
203.Dokumen Kegiatan Kunjungan Kerja Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara 2025 - 2026 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan 5 Tahun (Permanen)
204.Tugas BAKN DPR RI BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara 2025 - 2026 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
205.Mekanisme penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara 2019 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditindaklanjuti Pemerintah 5 Tahun (Permanen)
206.Petunjuk teknis penelaahan BAKN DPR RI atas Penugasan Khusus BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara 2019 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
207.Mekanisme penyampaian telaah BAKN DPR RI BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara 2019 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
208.Laporan singkat Rapat-rapat BAKN DPR RI BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara 2025 - 2026 - ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
209.Jadwal acara BAKN DPR RI BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara 2025 - 2026 - ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
210.Struktur dan Profil Pimpinan dan Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan 2026 - ? ? 1 Tahun setelah tidak menjabat 2 Tahun (Permanen)
211.Profil Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan 2025 - ? ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (permane)
212.Tata Cara Pengaduan Dugaan Pelanggaran Etik Anggota DPR RI BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan 2020 - ? ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
213.Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan 2015 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
214.Laporan Kunjungan Kerja Mahkamah Kehormatan Dewan BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan 2026 - ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
215.Struktur dan Profil Pimpinan dan Anggota Badan Urusan Rumah Tangga BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI 2025 ? ? 1 Tahun setelah berhenti / pensiun 2 Tahun (Permanen)
216.Laporan Singkat Rapat dengan jajaran Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangka Penyerahan DIPA AKD Tahun Anggaran 2025 BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI 2025 ? ? 1 tahun setelah ditetapkan menjadi UU 5 Tahun (Permanen)
217.Daftar Anggota Pansus RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Pansus 2023 s.d. 2024 ? ? - 1 tahun setelah ditetapkan menjadi UU 5 Tahun (Permanen)
218.Jadwal Rapat Pansus BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Pansus 2023 s.d. 2024 ? ? - 1 tahun setelah tugas pansus selesai 5 Tahun (Musnah)
219.Laporan Singkat Pansus RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang dinyatakan terbuka untuk umum BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Pansus 2023 s.d. 2024 ? ? - 1 tahun setelah ditetapkan menjadi UU 5 Tahun (Permanen)
220.Risalah Rapat Pansus RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang dinyatakan terbuka untuk umum BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Pansus 2023 s.d. 2024 ? ? - 1 tahun setelah ditetapkan menjadi UU 5 Tahun (Permanen)
221.Foto kegiatan Pansus RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang dinyatakan terbuka untuk umum BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Pansus 2023 s.d. 2024 ? ? - 2 tahun 3 Tahun (Musnah)
222.Dokumen surat keluar dan surat masuk BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Pansus 2023 s.d. 2024 ? ? - 1 Tahun Setelah Tidak Digunakan 1 Tahun (Musnah)
223.Informasi Tugas BAM DPR RI BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Badan Aspirasi Masyarakat 2024 - 2029 ? ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
224.Informasi Anggota BAM DPR RI BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Badan Aspirasi Masyarakat 2024 - 2029 ? ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Menjabat 2 Tahun (Permanen)
225.Informasi Sekretariat BAM DPR RI BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Badan Aspirasi Masyarakat 2024 - 2029 ? ? ? 1 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun 5 Tahun (Permanen)
226.Informasi Sekretariat BAM DPR RI BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Badan Aspirasi Masyarakat 2024 - 2025 ? ? ? 1 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun 5 Tahun (Permanen)
227.Laporan Hasil Rapat BAM DPR RI BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Badan Aspirasi Masyarakat 2024 - 2025 ? ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
228.Laporan Kunjungan Kerja BAM DPR RI BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Badan Aspirasi Masyarakat 2024 - 2025 ? ? ? 1 Tahun setelah ditetapkan menjadi UU 5 Tahun (Permanen)
229.Risalah Rapat BAM DPR RI BIRO PERSIDANGAN II Bagian Sekretariat Badan Aspirasi Masyarakat 2024 - 2025 ? ? ? 1 Tahun setelah ditetapkan menjadi UU 5 Tahun (Permanen)
230.Profil Ketua DPR RI BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN Bagian Sekretariat Ketua DPR RI 2024 - 2025 ? ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Menjabat 2 Tahun (Permanen)
231.Rekapitulasi Surat-surat Masuk BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN Bagian Sekretariat Ketua DPR RI 2024 - 2025 ? ? - 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
232.Foto Kegiatan Ketua DPR RI BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN Bagian Sekretariat Ketua DPR RI 2024 - 2025 ? ? ? 1 Tahun 2 Tahun (Permanen)
233.Rapat Pimpinan - Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan  BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan 2025-2026 ? ? ? 1 Tahun setelah masa bakti 3 Tahun (Musnah)
234.Foto Kegiatan Kerja Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan 2025-2026 ? ? ? 1 Tahun 2 Tahun (Permanen)
235.Laporan Kunjungan Kerja Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan 2025-2026 ? ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
236.Foto Kegiatan Kerja Wakil ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan 2025-2026 ? ? ? 1 Tahun 2 Tahun (Permanen)
237.Rapat Pimpinan - Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan 2025-2026 ? ? ? 1 Tahun setelah masa bakti 3 Tahun (Musnah)
238.Foto Kegiatan Kerja Wakil ketua Bidang Industri dan Pembangunan BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan 2025-2026 ? ? ? 1 Tahun 2 Tahun (Permanen)
239.Profil Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat 2024 ? ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Menjabat 2 Tahun (Permanen)
240.Dokumentasi Kegiatan Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat 2025 ? ? ? 1 Tahun 2 Tahun (Permanen)
241.Daftar Anggota Badan Musyawarah BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN Bagian Sekretariat Badan Musyawarah 2025 - 2026 ? ? ? 1 Tahun setelah tidak menjabat 2 Tahun (Permanen)
242.Jadwal Acara Rapat DPR RI Setiap Masa Persidangan BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN Bagian Sekretariat Badan Musyawarah 2025 - 2026 ? ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
243.Perubahan Acara Rapat DPR RI Setiap Masa Persidangan BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN Bagian Sekretariat Badan Musyawarah 2025 - 2026 ? ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
244.Skenario Rapat Bamus / Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN Bagian Sekretariat Badan Musyawarah 2025 - 2026 ? ? - 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
245.Laporan Singkat Badan Musyawarah/ Rakonsul Bamus BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN Bagian Sekretariat Badan Musyawarah 2025 - 2026 ? ? - 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
246.SK Keanggotaan Fraksi dalam AKD, SK Mitra Kerja Komisi - Komisi BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN Bagian Sekretariat Badan Musyawarah 2025 - 2026 ? ? - 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
247.Risalah Rapat Bamus atau Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN Bagian Sekretariat Badan Musyawarah 2025 - 2026 ? ? - 1 Tahun 5 Tahun (Permanen)
248.Surat - surat penugasan pimpinan kepada AKD dan surat tindak lanjut hasil Keputusan Rapat Bamus/ Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN Bagian Sekretariat Badan Musyawarah 2025 - 2026 ? ? - 1 Tahun 5 Tahun (Musnah)
249.Rekapitulasi Surat Masuk BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN Bagian TU. Pimpinan Sekretariat Jenderal 2025 ? ? - 1 Tahun Setelah Tidak Digunakan 1 Tahun (Musnah)
250.Rekapitulasi Surat Keluar BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN Bagian TU. Pimpinan Sekretariat Jenderal 2025 ? ? - 1 Tahun Setelah Tidak Digunakan 1 Tahun (Musnah)
251.SOP Penyusuan dan Penyampaian Naskah Pidato Pimpinan pada Rapat Paripurna Pembukaan dan Penutupan Masa Sidang BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan 2022 ? ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
252.SOP Rapat Pimpinan DPR RI BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan 2024 ? ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
253.SOP Pertemuan Konsultasi Pemberian Pertimbangan Calon Dubes LBBP Negara Sahabat BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan 2024 ? ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
254.Profil Lengkap Anggota DPR RI Periode 2019 - 2024 BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN Bagian Administrasi Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi 2024 - 2029 ? ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Menjabat 2 Tahun (Permanen)
255.Daftar Nama Anggota DPR RI Berdasarkan Partai Politik BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN Bagian Administrasi Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi 2024 - 2029 ? ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Menjabat 2 Tahun (Permanen)
256.Daftar Nama Anggota DPR RI Berdasarkan Daerah Pemilihan BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN Bagian Administrasi Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi 2024 - 2029 ? ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Menjabat 2 Tahun (Permanen)
257.Rekapitulasi Daftar Nama Anggota DPR RI Berdasarkan Jenis Kelamin BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN Bagian Administrasi Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi 2024 - 2029 ? ? - 1 Tahun Setelah Tidak Menjabat 2 Tahun (Permanen)
258.Rekapitulasi Daftar Nama Anggota DPR RI Berdasarkan Agama BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN Bagian Administrasi Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi 2024 - 2029 ? ? - 1 Tahun Setelah Tidak Menjabat 2 Tahun (Permanen)
259.Rekapitulasi Daftar Nama Anggota DPR RI Berdasarkan Pendidikan BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN Bagian Administrasi Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi 2024 - 2029 ? ? - 1 Tahun Setelah Tidak Menjabat 2 Tahun (Permanen)
260.Rekapitulasi Daftar Nama Anggota DPR RI Berdasarkan Umur BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN Bagian Administrasi Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi 2024 - 2029 ? ? - 1 Tahun Setelah Tidak Menjabat 2 Tahun (Permanen)
261.Rekapitulasi Daftar Nama Anggota DPR RI Berdasarkan AKD selama Periode Tertentu BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN Bagian Administrasi Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi 2024 - 2029 ? ? - 1 Tahun Setelah Tidak Menjabat 2 Tahun (Permanen)
262.Rekapitulasi Daftar Nama Anggota DPR RI Berdasarkan Keanggotaan dalam Pembahasan RUU pada periode tertentu BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN Bagian Administrasi Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi 2024 - 2029 ? ? - 1 Tahun Setelah Tidak Menjabat 2 Tahun (Permanen)
263.Rekapitulasi Daftar Nama Anggota DPR RI Berdasarkan Penggantian Antar Waktu BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN Bagian Administrasi Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi 2024 - 2029 ? ? - 1 Tahun Setelah Tidak Menjabat 2 Tahun (Permanen)
264.The 2025 Open Government Partnership (OGP) Asia and The Pacific Regional Meeting, Manila Philipina (5-7 Februari 2025) BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Internasional 2025 ? ? ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
265.OECD Global Parliamentary Network 2025 di Paris, Perancis (5 -7 Februari 2025) BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Internasional 2025 ? ? ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
266.Parliamentary Hearing at the United Nations: Scaling up action for the Sustainable Development Goals: Finance, Institutions, and Politics, New York, Amerika Serikat (13-14 February 2025) BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Internasional 2025 ? ? ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
267.54th Session of the Steering Committee of the Parliamentary Conference on the WTO di Brussels, Belgia (20 Februari 2025) BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Internasional 2025 ? ? ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
268.The Parliamentary Meeting at the 69th session of the Commission on the Status of Women (CSW69), New York - Amerika Serikat (11 Maret 2025) BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Internasional 2025 ? ? ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
269.150th Assembly of the Inter-Parliamentary Union and Related Meetings, Tashkent, Uzbekistan (5-9 April 2025) BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Internasional 2025 ? ? ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
270.11th BRICS Parliamentary Forum, Brasilia, Brazil (3 – 5 Juni 2025) BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Internasional 2025 ? ? ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
271.Inter-Parliamentary Union (IPU) Executive Committee Meeting, Athena - Yunani (28 Juni - 1 Juli 2025) BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Internasional 2025 ? ? ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
272.Parliamentary Forum at the UN High Level Political Forum on Sustainable Development, New York - Amerika Serikat (22 Juli 2025) BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Internasional 2025 ? ? ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
273.6WCSP dan IPU Speaker's Conference, Jenewa (29 - 31 Juli 2025 ) BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Internasional 2025 ? ? ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
274.11th MIKTA Speaker's Conference, Seoul, Republik Korea (12 November 2025) BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Internasional 2025 ? ? ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
275.6th World Conference of Speakers of Parliament Jenewa, Swiss ( 28-31 Juli 2025) BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Internasional 2025 ? ? ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
276.Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Ekonomi Biru Ke Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Kura Kura Bali Dan United In Diversity (Uid) Bali Campus (3-5 Desember 2025) BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Internasional 2025 ? ? ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
277.Focus Group Discussion (FGD) Voter Impact on DPR RI Conservation Policy Tangerang, Provinsi Banten (24 September 2025) BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Internasional 2025 ? ? ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
278.Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Organisasi Internasional Bksap Dpr Ri Ke Badan Pengusahaan Batam Dan Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa Digital Park Batam (1-3 Juli 2025) BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Internasional 2025 ? ? ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
279.Kegiatan Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Kunjungan Kerja Panitia Kerja Ekonomi Biru Ke Sorong Dan Raja Ampat, Papua Barat Daya (11-15 November 2025) BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Internasional 2025 ? ? ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
280.FGD Panja Organisasi Internasional “Mengoptimalkan Peran Parlemen dalam Aksesi Indonesia ke OECD” Tangerang Selatan (26 Juni 2025) BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Internasional 2025 ? ? ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
281.Laporan Delegasi BKSAP DPR RI dalam rangka menghadiri Sidang Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Political Affairs di Baghdad, Iraq, 9 - 13 Januari 2025 BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Regional 2025 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
282.Laporan Delegasi BKSAP DPR RI dalam rangka menghadiri Sidang Pleno Asian Parliamentary Assembly (APA) ke-15 di Baku, Azerbaijan, 16 - 22 Februari 2026 BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Regional 2025 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
283.Laporan Singkat Focus Group Discussion (FGD) terkait Perlindungan HAM bagi Rohingnya BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Regional 2025 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
284.Laporan Delegasi BKSAP DPR RI dalam rangka Focus Group Discussion (FGD) "Fostering Transparency, Participation, and Accoountability through Open Parliament in Indonesia" BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Regional 2025 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
285.Laporan Delegasi BKSAP DPR RI dalam rangka menghadiri Sidang the 4th Meeting of The Coordinating Committee of Women Parliamentarians of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (WAIPA) di Kuching, Sarawak, Malaysia 20 - 24 April 2025 BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Regional 2025 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
286.Laporan Kunjungan Kerja Panitia Kerja Open Government Parliament (OGP) BKSAP DPR RI ke Bandung, Jawa Barat, April 2025 BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Regional 2025 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
287.Laporan Kunjungan Kerja Panitia Kerja Open Government Parliament (OGP) BKSAP DPR RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta, Mei 2025 BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Regional 2025 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
288.Laporan Delegasi BKSAP DPR RI dalam rangka menghadiri Sidang the 2nd Consultative Meeting of Young Parliamentarians of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (YPA) di Selangor, Malaysia, 4-8 Mei 2025 BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Regional 2025 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
289.Laporan Singkat Rapat Koordinasi Persiapan Delegasi BKSAP DPR RI menghadiri Sidang ke-8 AIPACODD BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Regional 2025 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
290.Laporan Singkat Pertemuan Delegasi BKSAP DPR RI dengan Perwakilan OGP BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Regional 2025 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
291.Laporan Delegasi BKSAP DPR RI dalam rangka menghadiri Sidang the 14th ASEAN-AIPA Leaders Interface during The 46th ASEAN Summit and Related Meetings di Kuala Lumpur, Malaysia, 23 - 27 Mei 2025 BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Regional 2025 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
292.Laporan Delegasi BKSAP DPR RI dalam rangka menghadiri Sidang the 8th AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs (AIPACODD) di Pahang, Malaysia, 8 - 12 Juni 2025 BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Regional 2025 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
293.Laporan Kunjungan Kerja Panitia Kerja Open Government Parliament (OGP) BKSAP DPR RI ke Mataram, Nusa Tenggara Barat, Juli 2025 BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Regional 2025 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
294.Laporan Delegasi BKSAP DPR RI dalam rangka menghadiri Konferensi Pemuda Indonesia untuk Gaza, Palestina BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Regional 2025 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
295.Laporan Delegasi BKSAP DPR RI dalam rangka menghadiri Sidang the 16th Meeting of AIPA Caucus di Pnom Penh, Kamboja, 13 - 17 Juli 2025 BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Regional 2025 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
296.Laporan Kunjungan Kerja Panitia Kerja Open Government Parliament (OGP) BKSAP DPR RI ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Juli 2025 BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Regional 2025 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
297.Laporan Singkat Delegasi BKSAP DPR RI dalam rangka Working Visit by Young Parliamentarians, Malaysia BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Regional 2025 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
298.Laporan Delegasi BKSAP DPR RI dalam rangka menghadiri SEAPAC Meeting BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Regional 2025 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
299.Laporan Kunjungan Kerja Panitia Kerja Artificial Intelligence ke Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Regional 2025 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
300.Laporan Delegasi BKSAP DPR RI dalam rangka menghadiri kegiatan Asia Pacific Dialogue for Palestine: Synergy of Research and Diplomacy BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Regional 2025 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
301.Laporan Delegasi BKSAP DPR RI dalam rangka menghadiri SEAPAC - EU Anti Corruption Exchange Knowledge Program di Brussels, Belgia, 7 - 13 Desember 2025 BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Regional 2025 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
302.Laporan Panitia Kerja Open Government Parliament (OGP) BKSAP DPR RI Tahun 2025 BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Regional 2025 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
303.Laporan Kunjungan Diplomasi BKSAP Tahun 2025 BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Bagian Kerja Sama Bilateral 2025 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
304.Rekapitulasi Agenda Kegiatan Rapat AKD di Website DPR RI BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Media Cetak dan Media Sosial 2025 - ? ? 1 Tahun 4 Tahun (Musnah)
305.Informasi Berita DPR RI yang terdapat di Majalah dan Buletin Parlementaria BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Media Cetak dan Media Sosial 2025 ? ? ? 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
306.Informasi DPR RI di akun medsos DPR RI BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Media Cetak dan Media Sosial 2025 - - ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
307.Berita Kegiatan AKD di Website DPR RI BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Media Cetak dan Media Sosial 2025 - ? ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
308.Foto Kegiatan AKD BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Media Cetak dan Media Sosial 2025 - ? ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
309.SOP Peliputan dan Publikasi Berita di DPR RI BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Media Cetak dan Media Sosial 2022 - ? ? 1 Tahun sudah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
310.SOP Pengelolaan Pemberitaan di Media Cetak dan Online BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Media Cetak dan Media Sosial 2022 - ? ? 1 Tahun sudah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
311.SOP Pengelolaan Pemberitaan di Media Cetak dan Online berdasarkan Permintaan Pimpinan AKD BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Media Cetak dan Media Sosial 2022 - ? ? 1 Tahun sudah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
312.SOP Analisis Pemberitaan DPR di Media Cetak dan Online BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Media Cetak dan Media Sosial 2022 - ? ? 1 Tahun sudah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
313.SOP Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Media Cetak dan Media Sosial 2022 - ? ? 1 Tahun sudah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
314.SOP Penyusunan Agenda Setting BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Media Cetak dan Media Sosial 2022 - ? ? 1 Tahun sudah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
315.Standar Pelayanan Peliputan Kegiatan Dewan dan Setjen DPR RI BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Media Cetak dan Media Sosial 2022 - ? ? 1 Tahun sudah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
316.Standar Pelayanan Permintaan Peliputan Media Cetak dan Media Sosial Dalam Kegiatan DPR RI BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Media Cetak dan Media Sosial 2025 ? ? ? 1 Tahun sudah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
317.Standar Pelayanan Pencetakan ID Pers Izin Peliputan Kegiatan DPR RI BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Media Cetak dan Media Sosial 2025 ? ? ? 1 Tahun sudah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
318.Dokumen Hasil Analisis Media Tahun 2025 BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Media Cetak dan Media Sosial 2025 - ? - 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
319.Dokumen Korespondensi Bagian Media Cetak dan Media Sosial Tahun 2025 BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Media Cetak dan Media Sosial 2025 ? ? - 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
320.Live Streaming Kegialan Rapat AKD BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Televisi dan Radio Parlemen  2021 - 2025 - ? ? 1 Tahun 4 Tahun (Permanen)
321.Video Berita Anggota DPR RI BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Televisi dan Radio Parlemen  2021 - 2025 - ? ? 1 Tahun 4 Tahun (Permanen)
322.Video Program dan Produksi TVR parlemen BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Televisi dan Radio Parlemen  2021 - 2025 - ? ? 1 tahun (setelah masa bakti) 4 Tahun (Permanen)
323.Live Streamlng Rapat Paripuma DPR RI BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Televisi dan Radio Parlemen  2021 - 2025 - ? ? 1 tahun (setelah masa bakti) 4 Tahun (Permanen)
324.Live StreamIng Kegiatan Kesetjenan DPR RI BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Televisi dan Radio Parlemen  2021 - 2025 - ? ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
325.Video Liputan Kegiatan Kesetjenan DPR RI BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Televisi dan Radio Parlemen  2021 - 2025 - ? ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
326.Video kegiatan Liputan Anggota DPR Ri baik di komplek Parlemen maupun di Dapil BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Televisi dan Radio Parlemen  2021 - 2025 - ? ? 1 tahun (setelah masa bakti) 4 Tahun (Permanen)
327.Live Streaming Sidang bersama MPR, DPR dan DPD RI Tahun 2024 BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Televisi dan Radio Parlemen  2024 - 2025 - ? ? 1 tahun (setelah masa bakti) 4 Tahun (Permanen)
328.Live Streaming Pelantikan Anggota DPR RI Periode 2024-2029 BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Televisi dan Radio Parlemen  2024 - ? ? 1 tahun (setelah masa bakti) 4 Tahun (Permanen)
329.Live Streaming Pelantikan Presiden dan WaKiI Presiden RI Periode 2024-2029 BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Televisi dan Radio Parlemen  2024 - ? ? 1 tahun (setelah masa bakti) 4 Tahun (Permanen)
330.Siaran Berita Radio Parlemen BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Televisi dan Radio Parlemen  2021 - 2025 - ? ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
331.Siaran Program Radio Parlemen BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Televisi dan Radio Parlemen  2021 - 2025 - ? ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
332.Siaran Radio Parlemen di Platform Noice dan Spotify BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Televisi dan Radio Parlemen  2021 - 2025 - ? ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
333.Surat Masuk BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Televisi dan Radio Parlemen  2024 - 2026 ? ? - 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
334.Surat Keluar BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Televisi dan Radio Parlemen  2024 - 2026 ? ? - 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
335.Laporan Kinerja TVR Parlemen BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Televisi dan Radio Parlemen  2023 - 2025 - ? - 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
336.SOP Bagian TVR Parlemen BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Televisi dan Radio Parlemen  2023 - 2025 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
337.Daflar Inventaris Alat TVR Parlemen BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Televisi dan Radio Parlemen  2021 - 2025 - ? - 1 Tahun setelah diperbaharui 5 Tahun (Musnah)
338.Daftar SDM TVR Parlemen (Nama dan Jabatan) BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Televisi dan Radio Parlemen  2025 - 2026 ? ? - 2 Tahun 2 Tahun (Musnah)
339.Alur Kerja Divisi TVR Parlemen BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Televisi dan Radio Parlemen  2024 - 2025 - ? - 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
340.Alur Kerja Program Berita dan Program Produksi TVR Parlemen BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Televisi dan Radio Parlemen  2024 - 2025 - ? - 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
341.Pedoman Pola Siar TVR Parlemen BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Televisi dan Radio Parlemen  2024 ? ? - 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
342.Surat Masuk/keluar BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Penerbitan 2025 ? ? - 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
343.Informasi berita DPR RI di E-Media DPR RI BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Penerbitan 2025 - ? ? 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
344.Publikasi Iklan Konten DPR RI di Kiosk Touchscreen BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Penerbitan 2025 - ? ? 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
345.Pencetakan Majalah sebanyak 12 Edisi BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Penerbitan 2025 ? ? - 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
346.Pencetakan Buletin Parlementaria sebanyak 48 Edisi BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Penerbitan 2025 ? ? - 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
347.Pencetakan Buku Pimpinan Dewan dan AKD sebanyak 10 judul buku BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Penerbitan 2025 ? ? - 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
348.Pencetakan Buku Setjen DPR RI sebanyak 15 judul buku BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN Bagian Penerbitan 2025 ? ? - 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
349.Lapsing/ Laporan rapat internal dan eksternal yang bersifat terbuka BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Protokol 2026 ? ? - 1 Tahun 4 Tahun (Musnah)
350.Surat Menyurat Permintaan VIP Pimpinan DPR ke Sekretariat Negara BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Protokol 2026 ? ? - 1 Tahun 4 Tahun (Musnah)
351.Laporan Singkat Penerimaan Tamu Resmi Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Setjen DPR RI BIRO PROTOKOL DAN HUMAS 2026 ? ? -
352.Lembar Penugasan Protokol BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Protokol 2026 ? ? - 1 Tahun 4 Tahun (Musnah)
353.Nodin Permintaan Pendampingan Protokol BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Protokol 2026 ? ? - 1 Tahun 4 Tahun (Musnah)
354.Rundown Sidang Kenegaraan BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Protokol 2026 ? ? - 1 Tahun 4 Tahun (Musnah, kecuali master naskah pidato Presiden/Pimpinan Dewan Permanen)
355.Laporan Penyelenggaraan Sidang Kenegaraan BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Protokol 2026 ? ? - 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
356.Jadwal Upacara Bendera Hari Besar Nasional BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Protokol 2026 ? ? - 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
357.Laporan Penyelenggaraan Upacara Bendera Hari Besar Nasional BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Protokol 2026 ? ? - 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
358.Daftar kerjasama Sekretariat Jenderal DPR RI dengan Pihak Ketiga terkait Pelayanan Keprotokolan di Stasiun Kereta Api dan Bandar Udara : - PT. Gapura Angkasa - PT. Garuda Indonesia - PT. Bumi Liputan Angkasa - PT. IAS Hospitality Indonesia - PT. Mandala BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Protokol 2026 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
359.SOP Bagian Protokol BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Protokol 2026 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
360.Laporan Tahunan Kegiatan Keprotokolan BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Protokol 2026 ? ? - 2 Tahun 3 Tahun (Permanen)
361.Laporan Tahunan PPID 2025 BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum 2025 ? ? - 2 Tahun 3 Tahun (Permanen)
362.Rekapitulasi Surat Masuk BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum 2025 ? ? - 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
363.Rekapitulasi Surat Keluar BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum 2025 ? ? - 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
364.Jumlah Permohonan Informasi BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum 2025 ? ? - 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
365.Prosedur Permohonan Informasi BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum 2024 - 2026 - ? ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
366.Prosedur Pengajuan Keberatan atas Layanan Informasi BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum 2024 - 2026 - ? ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
367.Survey Kepuasan Masyarakat Layanan Informasi Publik BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum 2025 ? ? - 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
368.Laporan Singkat Rapat Internal BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum 2025 - ? ? 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
369.SOP Pelayanan PPID BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum 2021 ? ? ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
370.SOP Pendokumentasi Informasi BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum 2021 ? ? ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
371.SOP Pendokumentasian DIK  BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum 2021 ? ? ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
372.SOP Penetapan DIP BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum 2021 ? ? ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
373.SOP Uji Konsekuensi atas informasi yang dikecualikan BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum 2021 ? ? ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
374.Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Informasi Publik BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum 2023 ? ? ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
375.Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3047/SEKJEN/2025 Tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Sekretariat Jenderal DPR RI BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum 2025 ? ? ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
376.Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 4434/SEKJEN/2025 tentang Penetapan Maklumat dan Standar Pelayanan Publik (Masyarakat) Sekretariat Jenderal DPR RI BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum 2025 ? ? ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
377.Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR-RI BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum 2010 ? ? ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
378.Informasi Tentang Layanan Kunjungan Edukasi Parlemen BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum 2024 - - ? 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
379.Prosedur dan Permintaan Kunjungan Edukasi Parlemen BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum 2024 - - ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (permanen)
380.Jadwal Kunjungan Edukasi Parlemen BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum 2025 - - ? 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
381.Galeri Foto dan Video Kunjungan Edukasi Parlemen BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum 2025 - - ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
382.Laporan Singkat Kunjungan Edukasi Parlemen BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum 2025 - ? - 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
383.Laporan Kegiatan Parlemen Remaja BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum 2025 ? ? - 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
384.Informasi Tentang Kegiatan Parlemen Remaja BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum 2025 - - ? 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
385.Ketentuan Umum Kegiatan Parlemen Remaja BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum 2025 - - ? 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
386.Ketentuan Esai Kegiatan Parlemen Remaja BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum 2025 - - ? 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
387.Ketentuan Video Kampanye Kegiatan Parlemen Remaja BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum 2025 - - ? 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
388.Surat Pemberitahuan Kegiatan Parlemen Remaja BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum 2025 ? ? ? 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
389.Surat Pemberitahuan Hasil Seleksi Kegiatan Parlemen Remaja BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum 2025 ? ? ? 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
390.Publikasi Buku Kumpulan Esai Parlemen Remaja BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum 2020 - 2025 - ? ? 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
391.Laporan Kegiatan Parlemen Kampus BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum 2024 - 2025 ? ? - 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
392.Daftar Koleksi Museum BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum 2025-2026 - ? - Selama koleksi masih ada 3 Tahun (Musnah)
393.Pedoman Pengelolaan Museum BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum 2020 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
394.Laporan Pameran Museum BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum 2024 ? ? - 1 Tahun 4 Tahun (Musnah)
395.Laporan Seminar Museum BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum 2024 ? ? - 1 Tahun 4 Tahun (Musnah)
396.Laporan Program Publik Museum BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum 2024-2026 - ? - 1 Tahun 4 Tahun (Musnah)
397.Koleksi Foto Sejarah DPR RI BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum 2019-2026 - ? - 1 Tahun 4 Tahun (Permanen)
398.Laporan Kegiatan Penyaluran Delegasi Masyarakat BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum 2025 ? ? - 1 Tahun 4 Tahun (Musnah)
399.Laporan Kegiatan FGD Penyaluran Delegasi Masyarakat BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum 2025 ? ? - 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
400.Arsip Legislasi yang Bersifat Terbuka BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Arsip 1950 - 2024 - ? ? - 5 Tahun
401.Arsip Pengawasan yang Bersifat Terbuka BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Arsip 1950 - 2025 - ? ? - 5 Tahun
402.Arsip Anggaran yang Bersifat Terbuka BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Arsip 1970 - 2018 - ? ? - 5 Tahun
403.Arsip fasilitatif inaktif seluruh unit kerja di lingkungan Setjen DPR RI yang bersifat terbuka BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Arsip 2004 - 2023 ? ? - - Disesuaikan dengan Pedoman Jadwal Retensi Arsip
404.Arsip produk hukum di Lingkungan Setjen DPR RI yang bersifat terbuka BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Arsip 1952 - 2023 ? ? - - 5 Tahun
405.Daftar Arsip Aktif Bagian Arsip BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Arsip 2025-2026 ? ? - 1 Tahun
406.Berita acara dan Daftar arsip penyusutan arsip BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Arsip 2018 - 2025 ? ? - - Permanen
407.Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Arsip 2020 ? ? - - Selama masih berlaku
408.Tata Naskah Dinas BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Arsip 2021 ? ? - - Selama masih berlaku
409.Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Arsip 2021 ? ? - - Selama masih berlaku
410.Jadwal Retensi Arsip Substantif BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Arsip 2021 ? ? - - Selama masih berlaku
411.Kelembagaan Perpustakaan DPR: Sejarah, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Tupoksi, Profil SDM dan Pustakawan,Tata tertib perpustakaan BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Perpustakaan 2020 - - ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
412.Statistik Perpustakaan: Statistik Pengunjung, Statistik Koleksi Yang Dipinjam, Statistik Anggota Perpustakaan, Statitistik Koleksi Perpustakaan BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Perpustakaan 2014-2025 - ? - 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
413.Data Penambahan Koleksi BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Perpustakaan 2021-2025 - ? - 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
414.Katalog Perpustakaan BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Perpustakaan 2021-2025 - - ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
415.Repositori DPR BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Perpustakaan 2021-2025 - - ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
416.DPR E-Library (Mobile Apps) BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Perpustakaan 2021-2025 - - ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
417.E-Resources (Hukum Online) BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Perpustakaan 2025 - - ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
418.E-Kliping Perpustakaan BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Perpustakaan 2013 - 2025 - - ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
419.E-Paper Perpustakaan BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Perpustakaan 2015 - 2025 - - ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
420.Sistem Informasi Paket Informasi Terkini BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Perpustakaan 2020 - 2025 - - ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
421.Pendaftaran Kelas Literasi Informasi dan Sosialisasi Perpustakaan BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Perpustakaan 2019 - 2025 - - ? 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
422.Buletin Literasi Parlemen (Ramen) Perpustakaan BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Perpustakaan 2021-2025 - - ? 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
423.Laporan Klub Buku DPR BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Perpustakaan 2020 - 2025 - ? - 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
424.TOR Kegiatan Perpustakaan BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Perpustakaan 2021 - 2025 - ? - 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
425.Instagram Perpustakaan DPR BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Perpustakaan 2016-2025 - - ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
426.Twitter (X) Perpustakaan DPR BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Perpustakaan 2016-2025 - - ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
427.Facebook Perpustakaan DPR BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Perpustakaan 2016-2025 - - ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
428.Youtube Perpustakaan DPR BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Perpustakaan 2016-2025 - - ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
429.Tiktok Perpustakaan DPR BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Perpustakaan 2016-2025 - - ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
430.Persekjen Repositori BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Perpustakaan 2017 - - ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
431.Persekjen Penyelenggaraan Perpustakaan BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Perpustakaan 2021 - - ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
432.SOP Pencacahan Koleksi Perpustakaan BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Perpustakaan 2022 - - ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
433.SOP Penyiangan Koleksi Perpustakaan BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Perpustakaan 2022 - - ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
434.SOP Pengelolaan Repositori DPR BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Perpustakaan 2022 - - ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
435.SOP Promosi Perpustakaan BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Perpustakaan 2022 - - ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
436.SOP Pelestarian Koleksi Perpustakaan BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Perpustakaan 2023 - - ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
437.SOP Pengolahan Koleksi Buku Perpustakaan BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Perpustakaan 2023 - - ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
438.SOP Penagihan Koleksi Perpustakaan BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Perpustakaan 2023 - - ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
439.Layanan ISBN BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Perpustakaan 2024-2025 - - ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
440.Laporan Pengadaan Buku Perpustakaan BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Perpustakaan 2024-2025 - ? - 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
441.Laporan Kinerja Perpustakaan BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Perpustakaan 2024-2025 - ? - 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
442.Dashboard Layanan Perpustakaan BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Perpustakaan 2025 - ? - 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
443.Laporan Kegiatan Komunitas Literasi BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Perpustakaan 2025 - ? - 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
444.Video Edukasi Perpustakaan DPR BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Perpustakaan 2025 - ? - 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
445.Layanan Peminjaman Ruangan Perpustakaan BIRO PROTOKOL DAN HUMAS Bagian Perpustakaan 2025 - - ? 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
446.Dokumen identifikasi-analisis usulan peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT Bagian Pembentukan Produk Hukum 2022 - 2025 - ? - 1 Tahun Setelah tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
447.Dokumen pembahasan usulan peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT Bagian Pembentukan Produk Hukum 2017 - 2025 - ? - 1 Tahun Setelah tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
448.Daftar laporan evaluasi produk hukum BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT Bagian Pembentukan Produk Hukum 2022 - 2025 - ? - 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
449.Salinan Peraturan DPR RI (2020-2024) BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum 2020-2024 - ? ? 1 Tahun Setelah tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
450.Salinan peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI (2020-2024) BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum 2020-2024 - ? ? 1 Tahun Setelah tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
451.Daftar Produk Hukum DPR RI yang dalam penguasaan Bagian PDIH (2020-2024) BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum 2020-2024 - ? - 1 Tahun Setelah tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
452.Daftar Produk Hukum Setjen DPR RI yang dalam penguasaan Bagian PDIH (2020-2024) BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum 2020-2024 - ? - 1 Tahun Setelah tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
453.Alur dan Syarat Pengaduan BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT Bagian Pengaduan Masyarakat 2023 ? ? ? 1 Tahun Setelah tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
454.Laporan Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT Bagian Pengaduan Masyarakat 2025 ? ? ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
455.Laporan Kinerja Dumas 2025 BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT Bagian Pengaduan Masyarakat 2025 ? ? - 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
456.SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang Ditujukan kepada Pimpinan Komisi/Badan melalui surat dan website BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT Bagian Pengaduan Masyarakat 2022 - ? - 1 Tahun Setelah tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
457.SOP Pengelolaan Tindak Lanjut Aspirasi atau Pengaduan Masyarakat kepada DPR RI yang Masuk melalui Pengaduan Masyarakat BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT Bagian Pengaduan Masyarakat 2025 - ? - 1 Tahun Setelah tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
458.Pengelolaan Tindak Lanjut Aspirasi atau Pengaduan Masyarakat kepada DPR RI yang Masuk melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT Bagian Pengaduan Masyarakat 2025 - ? - 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
459.Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwaiklan Rakat Repulik Indonesia Nomor 2598/Sekjen/2023 Tanggal 22 November 2023 BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT Bagian Pengaduan Masyarakat 2023 ? ? ? 1 Tahun Setelah tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
460.Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu Setjen DPR RI TA 2024 BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Bagian Perencanaan dan Pola Karier Aparatur Sipil Negara 2025 ? ? ? 2 Tahun Setelah Semua Diangkat 2 Tahun (Musnah)
461.Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Setjen DPR RI TA 2024 Tahap II (Peserta Tambahan) BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Bagian Perencanaan dan Pola Karier Aparatur Sipil Negara 2025 ? ? ? 2 Tahun Setelah Semua Diangkat 2 Tahun (Musnah)
462.Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Setjen DPR RI TA 2024 Tahap II BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Bagian Perencanaan dan Pola Karier Aparatur Sipil Negara 2025 ? ? ? 2 Tahun Setelah Semua Diangkat 2 Tahun (Musnah)
463.Jadwal Pelaksanaan dan Lokasi Seleksi Kompetensi PPPK Setjen DPR RI TA 2024 Tahap II BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Bagian Perencanaan dan Pola Karier Aparatur Sipil Negara 2025 ? ? ? 2 Tahun Setelah Semua Diangkat 2 Tahun (Musnah)
464.Hasil Seleksi Administrasi (Pasca Sanggah) PPPK Setjen DPR RI TA 2024 Gelombang II BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Bagian Perencanaan dan Pola Karier Aparatur Sipil Negara 2025 ? ? ? 2 Tahun Setelah Semua Diangkat 2 Tahun (Musnah)
465.Hasil Seleksi Administrasi (Pra Sanggah) PPPK Setjen DPR RI TA 2024 Gelombang II BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Bagian Perencanaan dan Pola Karier Aparatur Sipil Negara 2025 ? ? ? 2 Tahun Setelah Semua Diangkat 2 Tahun (Musnah)
466.Hasil Sanggah Nilai dan Integrasi Nilai Pasca Sanggah Seleksi Pengadaan CPNS Setjen DPR RI TA 2024 BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Bagian Perencanaan dan Pola Karier Aparatur Sipil Negara 2025 ? ? ? 2 Tahun Setelah Semua Diangkat 2 Tahun (Musnah)
467.SOP tentang Pengelolaan Administrasi Kehadiran Pegawai BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi Aparatur Sipil Negara 2022 - ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
468.SOP tentang Prosedur Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi Aparatur Sipil Negara 2022 - ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
469.SOP tentang Pemberhentian PNS yang Mencapai Batas Usia Pensiun BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi Aparatur Sipil Negara 2022 - ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
470.SOP tentang Penerbitan Karis/Karsu BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi Aparatur Sipil Negara 2022 - ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
471.SOP tentang Pengurusan Jaminan Kesehatan BPJS BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi Aparatur Sipil Negara 2022 - ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
472.SOP tentang Pemberhentian CPNS atas Permintaan Sendiri BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi Aparatur Sipil Negara 2022 - ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
473.SOP tentang Pemberhentian CPNS Karena Meninggal Dunia dengan Pangkat IV/b Kebawah BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi Aparatur Sipil Negara 2022 - ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
474.Persekjen Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi Aparatur Sipil Negara 2022 - ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
475.Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 500/SEKJEN/2023 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Tingkat Sedang atau Berat yang Diduga Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil Sekreta BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi Aparatur Sipil Negara 2023 - ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
476.SOP pengajuan cuti menggunakan aplikasi elektronik e-cuti BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi Aparatur Sipil Negara 2025 - ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
477.Surat Masuk based on google docs disposisi biro SDMA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi Aparatur Sipil Negara 2025 - ? - 1 Tahun Setelah Tidak Gunakan 1 Tahun (Musnah)
478.Surat Keluar based on based on google docs disposisi biro SDMA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi Aparatur Sipil Negara 2025 - ? - 1 Tahun Setelah Tidak Gunakan 1 Tahun (Musnah)
479.Persekjen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Disiplin PPPK BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi Aparatur Sipil Negara 2025 - ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
480.Surat Edaran tentang Tata Cara Pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi PPPK Setjen DPR RI BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi Aparatur Sipil Negara 2025 - ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
481.Persekjen Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi Aparatur Sipil Negara 2025 - ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
482.Daftar nama pegawai Setjen DPR RI based on aplikasi SIAP BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi Aparatur Sipil Negara 2026 - ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
483.Pemberitahuan kenaikan pangkat Maret 2026 BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi Aparatur Sipil Negara 2026 - ? - 1 Tahun Setelah SK Ditetapkan 2 Tahun (Musnah Kecuali SK Masuk Berkas)
484.Surat Edaran Tentang Ketentuan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1447 Hijriah serta Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948 dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi Aparatur Sipil Negara 2026 - ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
485.Tata Cara Pengaturan Jadwal Kerja WFA oleh Atasan Jadwal Kerja Normal BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi Aparatur Sipil Negara 2026 - ? - 2 Tahun Setelah Pelaksanaan 2 Tahun (Musnah)
486.Peraturan DPR No. 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia Non Aparatur Sipil Negara 2019 ? ? - 1 tahun setelah tidak berlaku 4 tahun (permanen)
487.Peraturan Sekjen DPR RI No. 12 Tahun 2021 tentang Staf Khusus Pimpinan DPR RI BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia Non Aparatur Sipil Negara 2021 ? ? - 1 tahun setelah tidak berlaku 4 tahun (permanen)
488.Peraturan Sekjen DPR RI No. 24 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tenaga Sistem Pendukung Sekretariat Jenderal DPR RI BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia Non Aparatur Sipil Negara 2022 ? ? - 1 tahun setelah tidak berlaku 4 tahun (permanen)
489.Keputusan Sekjen DPR RI No. 1134 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Tenaga Sistem Pendukung Sekretariat Jenderal DPR RI BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia Non Aparatur Sipil Negara 2023 ? ? - 1 tahun setelah tidak berlaku 4 tahun (permanen)
490.Daftar Staf Khusus Pimpinan DPR RI (Memuat informasi tentang nama dan sub penempatan staf khusus Pimpinan DPR RI) BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia Non Aparatur Sipil Negara 1 Tahun ? ? ? 1 tahun setelah Kontrak Berakhir 4 tahun (Musnah)
491.Daftar Tenaga Ahli Anggota dan Staf Administrasi Anggota (Memuat informasi tentang nama dan sub penempatan Tenaga Ahli Anggota dan Staf Administrasi Anggota) BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia Non Aparatur Sipil Negara 1 Tahun ? ? ? 1 tahun setelah Kontrak Berakhir 4 tahun (Musnah)
492.Daftar Tenaga Ahli Fraksi (Memuat informasi tentang nama dan sub penempatan Tenaga Ahli Fraksi) BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia Non Aparatur Sipil Negara 1 Tahun ? ? ? 1 tahun setelah Kontrak Berakhir 4 tahun (Musnah)
493.Daftar Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan (Memuat informasi tentang nama dan sub penempatan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan) BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia Non Aparatur Sipil Negara 1 Tahun ? ? ? 1 tahun setelah Kontrak Berakhir 4 tahun (Musnah)
494.SK Sekjen Nomor 51/SEKJEN/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Promosi Kenaikan Jenjang BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional 2025 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 tahun (permanen)
495.SK Sekjen Nomor 52/SEKJEN/2025 tentang Penyusunan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif melalui Promosi Kenaikan Jenjang dan Perpindahan dari Jabatan Lain BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional 2025 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 tahun (permanen)
496.SK Sekjen Nomor 53/SEKJEN/2025 tentang Penyusunan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif melalui Promosi Kenaikan Jenjang dan Perpinda BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional 2025 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 tahun (permanen)
497.SK Sekjen Nomor 144/SEKJEN/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif melalui Promosi Kenaikan Jenjang BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional 2025 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 tahun (permanen)
498.Penataan Organisasi: 1. Persekjen No. 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI 2. Persekjen No. 12 Tahun 2023 tentang Pe BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI Bagian Organisasi dan Tata Laksana 2021 2023 2024 ? ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (permanen)
499.Evaluasi Kelembagaan BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI Bagian Organisasi dan Tata Laksana 2024 - ? - 2 Tahun 3 Tahun (permanen)
500.Peta Proses Bisnis Persekjen No. 10 Tahun 2025 tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal DPR RI BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI Bagian Organisasi dan Tata Laksana 2025 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (permanen)
501.Standar Pelayanan 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 4433 Tahun 2025 tentang Penetapan Maklumat dan Standar Pelayanan Dukungan Kegiatan Dewan dan Internal Setjen DPR RI 2. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 4434 Tahun 2025 tentang Penetapan Maklumat BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI Bagian Organisasi dan Tata Laksana 2025 - ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (permanen)
502.SOP/Prosedur Tetap 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 4435 Tahun 2025 tentang Penetapan SOP AP Tahun 2025 Pada Sekretariat Jenderal DPR RI 2. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2650 Tahun 2024 tentang Penetapan SOP AP Sekretariat Jenderal DPR RI Tahu BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI Bagian Organisasi dan Tata Laksana 2025 ? ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (permanen)
503.Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 4326 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1500 Tahun 2025 tentang Penet BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI Bagian Organisasi dan Tata Laksana 2025 - ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (permanen)
504.Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja: Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 3411 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Peta Jabatan: 1. Keputus BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI Bagian Organisasi dan Tata Laksana 2025 ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (permanen)
505.Standar Kompetensi: 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 342 Tahun 2026 tentang Standar Kompetensi Jabatan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2026 2. Persekjen Nomor 21 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Jabatan BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI Bagian Organisasi dan Tata Laksana 2025 ? ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (permanen)
506.Evaluasi Jabatan: Persekjen Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesi BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI Bagian Organisasi dan Tata Laksana 2025 ? ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (permanen)
507.1. Persekjen Nomor 7 Tahun 2022 Tata Cara Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif melalui Penyesuaian 2. Persekjen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Legislatif 3. Persekjen Nomor 2 Tahun 20 BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI Bagian Organisasi dan Tata Laksana 2025 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (permanen)
508.DIPA Satker Dewan DPR RI (Program dan Kegiatan) Tahun 2025 BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI Bagian Perencanaan 2024 - ? ? 2 Tahun Setelah TA Berakhir 3 Tahun
509.DIPA Satker Setjen DPR RI (Program dan Kegiatan) Tahun 2025 BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI Bagian Perencanaan 2024 - ? ? 2 Tahun Setelah TA Berakhir 3 Tahun
510.DIPA Satker Dewan DPR RI (Program dan Kegiatan) Tahun 2026 BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI Bagian Perencanaan 2025 - ? ? 2 Tahun Setelah TA Berakhir 3 Tahun
511.DIPA Satker Setjen DPR RI (Program dan Kegiatan) Tahun 2026 BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI Bagian Perencanaan 2025 - ? ? 2 Tahun Setelah TA Berakhir 3 Tahun
512.Dokumen yang berisi tentang road map reformasi birokrasi dan dokumen pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi mulai dari penyusunan rencana aksi, pelaksanaan dan monev rencana aksi dari setiap indikator kegiatan utama RB BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) 2025 ? ? 1 Tahun 4 Tahun (Musnah)
513.Dokumen yang berisi tentang kinerja Organisasi, Rencana Aksi, Monev Kinerja, Lapoan Kinerja dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) 2025 ? ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
514.Dokumen yang berisi tentang pengelolaan resiko berupa Risk Register dan Laporan Monitoring Pengelolaan Resiko (LMPR) BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) 2025 ? ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
515.Dokumen jamuan rapat dan pengadaan barang dan jasa BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) 2025 ? ? 2 Tahun Setelah UU Pertanggungjawaban APBN Disahkan dan TLHP Selesai 3 Tahun (Musnah)
516.Dokumen Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik 2025 BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) 2025 ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (permanen)
517.Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025 BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) 2025 ? ? 1 Tahun 4 Tahun (Musnah)
518.Dokumen Cetakan Buku Rencana Strategis Setjen DPR RI BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) 2025 ? ? ? 2 Tahun Setelah UU Pertanggungjawaban APBN Disahkan dan TLHP Selesai 3 Tahun (Musnah)
519.Dokumen Cetak Buku Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2024 BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) 2025 ? ? 2 Tahun Setelah UU Pertanggungjawaban APBN Disahkan dan TLHP Selesai 3 Tahun (Musnah)
520.SK SEKJEN DPR RI Nomor 3109/SEKJEN/2025 tentang Pembentukan Panitia Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025 BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) 2025 ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (permanen)
521.SK SEKJEN Nomor 2909/SEKJEN/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 240/SEKJEN/2025 Tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Di Sekret BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) 2025 ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (permanen)
522.SK SEKJEN Nomor 939/SEKJEN/2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2025-2029 BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) 2025 ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (permanen)
523.SK Nomor 71/SEKJEN/2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) 2025 ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (permanen)
524.SK SEKJEN Nomor 191/SEKJEN/2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2025 BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) 2025 ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (permanen)
525.SK SEKJEN Nomor 1712/SEKJEN/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 191/SEKJEN/2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2025 BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) 2025 ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (permanen)
526.SK SEKJEN Nomor 3222/SEKJEN/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 191/SEKJEN/2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2025 BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) 2025 ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (permanen)
527.SK SEKJEN Nomor 3511/SEKJEN/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 191/SEKJEN/2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2025 BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) 2025 ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (permanen)
528.SK SEKJEN Nomor 3777/SEKJEN/2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 191/SEKJEN/2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2025 BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) 2025 ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (permanen)
529.Laporan Realisasi Anggaran DPR RI BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Keuangan Tiap Semester ? ? ? 2 Tahun Setelah UU APBN Disahkan dan TLHP Selesai 5 Tahun (Musnah)
530.Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Satker Dewan dan Satker Setjen BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Keuangan Tiap Bulan ? ? - 2 Tahun Setelah UU APBN Disahkan dan TLHP Selesai 5 Tahun (Musnah)
531.Dokumen Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Keuangan Setiap terbitnya SSPB ? ? - 2 Tahun Setelah UU APBN Disahkan dan TLHP Selesai 5 Tahun (Musnah)
532.Laporan Keuangan DPR RI (Audited) BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Keuangan Tiap Tahun ? ? ? 2 Tahun Setelah UU APBN Disahkan dan TLHP Selesai 5 Tahun (Musnah)
533.SOP Bagian Administrasi BMN Tahun 2017 BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2017 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
534.Surat Masuk dan Surat Keluar Tahun 2021 Bagian Administrasi BMN BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2017 ? ? - 1 Tahun setelah tidak digunakan 1 Tahun (Musnah)
535.Aplikasi SI-Rangga (Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara) Tahun 2019 BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2019 - 2025 ? ? - 1 Setelah Diperbarui 4 tahun (Musnah)
536.Laporan Barang Milik Negara Tingkat Lembaga TA 2021 (Audited) BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2021 ? ? - 2 Tahun Setelah Audit 3 Tahun (Musnah)
537.Laporan Opname Fisik (Inventarisasi) BMN Semester I TA 2021 BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara ? ? ? - 2 Tahun Setelah Diperbaharui 3 Tahun (Musnah)
538.Laporan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Distribusi (Labeling) BMN di Lingkungan Setjen DPR RI Semester II Tahun 2021 BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2021 ? ? - 2 Tahun Setelah Diperbaharui 3 Tahun (Musnah)
539.Laporan Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Daftar Barang Ruangan (DBR) Aset Semester II Tahun 2021 BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2021 ? ? - 2 Tahun Setelah Diperbaharui 3 Tahun (Musnah)
540.Laporan Penyusunan RKBMN TA 2023 Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021 BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2021 ? ? - 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
541.Laporan Kegiatan Pelaksanaan, Pengawasan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Pengahapusan di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI Semester II Tahun 2021 BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2021 ? ? - 2 Tahun Setelah Pemeriksaan 3 Tahun (Musnah)
542.Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penetapan Status Penggunaan BMN di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021 BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2021 ? ? - 1 Tahun Setelah Pemanfaatan BMN Selesai 4 Tahun (Musnah)
543.Laporan Barang Milik Negara Tingkat Lembaga TA 2022(Audited) BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2022 ? ? - 2 Tahun Setelah Audit 3 Tahun (Musnah)
544.Laporan Pelaksanaan Serah Terima Hibah Atas Aset BMN berupa Tanah Kopo 62m Semester I TA 2022 BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2022 ? ? - 1 Tahun Setelah Pemanfaatan BMN Selesai 4 Tahun (Musnah)
545.Laporan Pelaksanaan Kegiatan TIM Penghapusan dan Pelelangan BMN di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI Semester I TA 2022 BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2022 ? ? - 2 Tahun 5 Tahun (Musnah)
546.Laporan Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Daftar Barang Ruangan (DBR) Aset Semester I Tahun 2022 BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2022 ? ? - 2 Tahun Setelah Diperbaharui 3 Tahun (Musnah)
547.Laporan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Distribusi (Labeling) BMN di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI Semester I Tahun 2022 BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2022 ? ? - 2 Tahun Setelah Diperbaharui 3 Tahun (Musnah)
548.Laporan Kegiatan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara TA 2022 BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2022 ? ? - 1 Tahun Setelah Pemanfaatan BMN Selesai 4 Tahun (Musnah)
549.Laporan Pelaksanaan Kegiatan TIM Penghapusan dan Pelelangan BMN di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI Semester II TA 2022 BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2022 ? ? - 2 Tahun 5 Tahun (Musnah)
550.Laporan Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Daftar Barang Ruangan (DBR) Aset di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI Semester II TA 2022 BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2022 ? ? - 2 Tahun Setelah Diperbaharui 3 Tahun (Musnah)
551.Laporan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Distribusi (Labeling) BMN di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI Semester II Tahun 2022 BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2022 ? ? - 2 Tahun Setelah Diperbaharui 3 Tahun (Musnah)
552.Laporan Penyusunan RKBMN TA 2024 di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI Semester II Tahun 2022 BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2022 ? ? - 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
553.Surat Masuk dan Surat Keluar Tahun 2023 Bagian Administrasi BMN BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2023 ? ? - 1 Tahun setelah tidak digunakan 1 Tahun (Musnah)
554.Laporan Barang Milik Negara Tingkat Lembaga TA 2023 (Audited) BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2023 ? ? - 2 Tahun Setelah Audit 3 Tahun (Musnah)
555.Laporan Pengawasan dan Pengendalian Tahunan Tingkat Lembaga TA 2023 BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2023 ? ? - 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
556.Laporan Penyusunan RKBMN TA 2025 di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2023 BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2023 ? ? - 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
557.Laporan Pemanfaatan BMN Tahun 2023 BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2023 ? ? - 1 Tahun Setelah Pemanfaatan BMN Selesai 4 Tahun (Musnah)
558.Laporan Tim Pelaksanaan Penghapusan dan Pelelangan BMN di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI SMT I & II TA 2023 BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2023 ? ? - 2 Tahun 5 Tahun (Musnah)
559.Laporan Kegiatan Penetepan Status Penggunaan Barang Milik Negara SMT I&II TA 2023 BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2023 ? ? - 1 Tahun Setelah Pemanfaatan BMN Selesai 4 Tahun (Musnah)
560.Laporan Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Daftar Barang Ruangan (DBR) Aset di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI Semester I&II TA 2023 BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2023 ? ? - 2 Tahun Setelah Diperbaharui 3 Tahun (Musnah)
561.Surat Masuk dan Surat Keluar Tahun 2023 Bagian Administrasi BMN BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2023 ? ? - 1 Tahun setelah tidak digunakan 1 Tahun (Musnah)
562.Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tim Pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI SMT I TA 2024 BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2024 ? ? - 2 Tahun 5 Tahun (Musnah)
563.Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tim Pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI SMT II TA 2024 BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2024 ? ? - 2 Tahun 5 Tahun (Musnah)
564.Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tim Pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI TA 2024 BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2024 ? ? - 2 Tahun 5 Tahun (Musnah)
565.Laporan Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Daftar Barang Ruangan (DBR) Aset di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2024 ? ? - 2 Tahun Setelah Diperbaharui 3 Tahun (Musnah)
566.Laporan Kegiatan Penetepan Status Penggunaan Barang Milik Negara BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2024 ? ? - 1 Tahun Setelah Pemanfaatan BMN Selesai 4 Tahun (Musnah)
567.Laporan Barang Milik Negara Tingkat Lembaga TA 2024 (Audited) BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2024 ? ? - 2 Tahun Setelah Audit 3 Tahun (Musnah)
568.Laporan Penyusunan RKBMN TA 2026 di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2024 ? ? - 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
569.Laporan Pemanfaatan BMN Tahun 2024 BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2024 ? ? - 1 Tahun Setelah Pemanfaatan BMN Selesai 4 Tahun (Musnah)
570.Surat Masuk dan Surat Keluar Tahun 2024 Bagian Administrasi BMN BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2024 ? ? - 1 Tahun setelah tidak digunakan 1 Tahun (Musnah)
571.SOP 345 Tahun 2024 Usulan Pengadaan RK BMN BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2024 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
572.SOP 346 Tahun 2024 Revisi Pengadaan RK BMN BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2024 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
573.SOP No 347 Tahun 2024 Usulan Pemeliharaan RK BMN BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2024 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
574.SOP 348 Tahun 2024 Revisi Pemeliharaan RK BMN BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2024 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
575.Aplikasi SI-Rangga (Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara)-DigitAll BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2024 ? ? - 2 Tahun Setelah Diperbaharui 3 Tahun (Musnah)
576.Surat Masuk dan Surat Keluar Tahun 2025 Bagian Administrasi BMN BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2025 ? ? - 1 Tahun setelah tidak digunakan 1 Tahun (Musnah)
577.Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tim Pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI SMT I TA 2025 BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2025 ? ? - 2 Tahun 5 Tahun (Musnah)
578.Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tim Pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI SMT II TA 2025 BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2025 ? ? - 2 Tahun 5 Tahun (Musnah)
579.Laporan Kegiatan Penetepan Status Penggunaan Barang Milik Negara TA 2025 BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2025 ? ? - 1 Tahun Setelah Pemanfaatan BMN Selesai 4 Tahun (Musnah)
580.Laporan Penyusunan RKBMN TA 2027 di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025 BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2025 ? ? - 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
581.Laporan Pemanfaatan BMN Tahun 2024 BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2024 ? ? - 1 Tahun Setelah Pemanfaatan BMN Selesai 4 Tahun (Musnah)
582.SOP Rekonsiliasi Atas Sewa Menyewa Wisma DPR RI di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2024 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
583.SOP 394 Pengajuan Klaim Asuransi BMN BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2024 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
584.SOP 349 Tahun 2025 Pemanfaatan Barang Milik Negara BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2025 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
585.SOP 370 Tahun 2025 Permohonan Konfimrasi Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Negara BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2025 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
586.SOP 415 Penghapusan BMN melalui Mekanisme Pemindahtanganan BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2025 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
587.SOP 416 Pelaksanaan Pelabelan Barang Miliki Negara Hasil Pengadaan Belanja Modal BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2025 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
588.Aplikasi Digital Modul Prabana BIRO KEUANGAN Bagian Administrasi Barang Milik Negara 2025 ? ? - 1 Tahun setelah diperbaharui 4 Tahun (Musnah)
589.Profil Bagian Perjalanan Dinas (tugas, fungsi, bidang kerja) BIRO KEUANGAN Bagian Perjalanan 2021 ? ? - Berlaku Selama Ditetapkan 4 Tahun (Permanen)
590.Struktur Bagian Perjalanan BIRO KEUANGAN Bagian Perjalanan 2021 ? ? - Berlaku Selama Ditetapkan 4 Tahun (Permanen)
591.Profil Pejabat dan Staf Bagian Perjalanan BIRO KEUANGAN Bagian Perjalanan 2021 ? ? - Berlaku Selama Ditetapkan 4 Tahun (Permanen)
592.Standar Pelayanan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Negeri BIRO KEUANGAN Bagian Perjalanan 2022 - ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
593.Standar Pelayanan Pengajuan Administrasi dan Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri BIRO KEUANGAN Bagian Perjalanan 2022 - ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
594.Standar Pelayanan Pengajuan Administrasi dan Dokumen Perjalanan Dinas Dalam Negeri BIRO KEUANGAN Bagian Perjalanan 2022 - ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
595.Standar Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri BIRO KEUANGAN Bagian Perjalanan 2022 - ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
596.Nomor SK : 2422/SEKJEN/2023 Tentang Pencabutan Atas Keputusan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 555/SEKJEN/2022 Tentang Indeks dan Pertanggungjawaban Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota sekitar BIRO KEUANGAN Bagian Perjalanan 2023 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
597.Nomor SK : 813/SEKJEN/2024 Tentang Penetapan Aplikasi Perjalanan Dinas (ALADIN) Di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia BIRO KEUANGAN Bagian Perjalanan 2024 - ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
598.Persekjen Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perjalanan Dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia BIRO KEUANGAN Bagian Perjalanan 2024 - ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
599.SOP No. OT.03.03-0391 Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri (Pengajuan-Pertanggungjawaban) BIRO KEUANGAN Bagian Perjalanan 2025 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
600.SOP No. OT.03.03-0390 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Satker Dewan/Setjen (PengajuanPertanggungjawaban) BIRO KEUANGAN Bagian Perjalanan 2025 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
601.SOP No. OT.03.03-0389 Tentang Perjalanan Dinas Paket Meeting Satker Setjen (Pengajuan-Pertanggungiawaban) BIRO KEUANGAN Bagian Perjalanan 2025 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
602.SK Sekretaris Jenderal Nomor 4490/SEKJEN/2025 Penetapan Aplikasi Perjalanan Dinas Online Mandiri Responsif dan Akuntabel BIRO KEUANGAN Bagian Perjalanan 2025 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
603.Surat Masuk dan Surat Keluar Unit Kerja Gedung dan Instalasi BIRO PENGELOLAAN BANGUNAN DAN WISMA Bagian Gedung dan Instalasi 2025 ? ? - 1 Tahun setelah tidak digunakan 1 Tahun (Musnah)
604.Informasi Layanan Dukungan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI BIRO PENGELOLAAN BANGUNAN DAN WISMA Bagian Gedung dan Instalasi 2025 ? ? - 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
605.Informasi Pemeliharaan dan Perawatan Komponen Mekanikal Utilitas Bangunan Gedung DPR RI BIRO PENGELOLAAN BANGUNAN DAN WISMA Bagian Gedung dan Instalasi 2025 ? ? - 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
606.Informasi Pemeliharaan dan Perawatan Komponen Arsitektur Bangunan Gedung DPR RI BIRO PENGELOLAAN BANGUNAN DAN WISMA Bagian Gedung dan Instalasi 2025 ? - - 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
607.Informasi Pemeliharaan dan Perawatan Komponen Tata Graha dan Lansekap Bangunan Gedung DPR RI BIRO PENGELOLAAN BANGUNAN DAN WISMA Bagian Gedung dan Instalasi 2025 ? - - 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
608.Informasi Pengajuan Permintaan Pemasangan dan Pengadaan Komponen Instalasi Elektrikal BIRO PENGELOLAAN BANGUNAN DAN WISMA Bagian Gedung dan Instalasi 2025 ? ? - 2 Tahun Selama Masih Digunakan 5 Tahun (Musnah)
609.Informasi Pengajuan Permintaan Pemasangan dan Pengadaan Komponen Mekanikal Bangunan Gedung BIRO PENGELOLAAN BANGUNAN DAN WISMA Bagian Gedung dan Instalasi 2025 ? ? - 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
610.Surat Masuk dan Surat Keluar Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Anggota DPR RI Tahun 2025 BIRO PENGELOLAAN BANGUNAN DAN WISMA Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Anggota 2025 ? - - 1 Tahun setelah tidak digunakan 1 Tahun (Musnah)
611.Standar Operasional Prosedur Penggunaan Aplikasi Perjaka Rumah Jabatan Anggota DPR Kalibata BIRO PENGELOLAAN BANGUNAN DAN WISMA Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Anggota 2023 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
612.Daftar Informasi Bangunan di Komplek Wisma DPR RI BIRO PENGELOLAAN BANGUNAN DAN WISMA Bagian Pengelolaan Wisma DPR 2021 ? - - 1 Tahun setelah tidak digunakan 2 Tahun (Permanen)
613.Daftar Permintaan Penggunaan Wisma Kopo DPR BIRO PENGELOLAAN BANGUNAN DAN WISMA Bagian Pengelolaan Wisma DPR 2025 - - - 1 Tahun 2 Tahun (Musnah)
614.Surat Masuk dan Surat Keluar Bagian Pengelolaan Wisma DPR RI Tahun 2025 BIRO PENGELOLAAN BANGUNAN DAN WISMA Bagian Pengelolaan Wisma DPR 2025 ? - - 1 Tahun setelah tidak digunakan 1 Tahun (Musnah)
615.Standar Operasional Prosedur Pelayanan Wisma BIRO PENGELOLAAN BANGUNAN DAN WISMA Bagian Pengelolaan Wisma DPR 2023 ? - - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
616.Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan Wisma BIRO PENGELOLAAN BANGUNAN DAN WISMA Bagian Pengelolaan Wisma DPR 2022 ? - - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
617.Pedoman Umum Pengelolaan Keamanan Komplek Gedung DPR RI Tahun 2009, sesuai Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No: 51/PIMP/III/2008-2009. BIRO UMUM Bagian Pengamanan Dalam 2009 ? - - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
618.Rekapitulasi Surat Masuk - Keluar BIRO UMUM Bagian Pengamanan Dalam 2024 ? ? - 1 Tahun setelah tidak digunakan 1 Tahun (Musnah)
619.Rencana Umum Pengadaan 2025 BIRO UMUM Bagian Pengadaan Barang/Jasa 2025 ? ? ? 2 Tahun Setelah Tahun Anggaran Berakhir 3 Tahun (Musnah)
620.SK Pokja Pemilihan Tender PBJ 2025 BIRO UMUM Bagian Pengadaan Barang/Jasa 2025 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
621.SK Pejabat Pengadaan 2025 BIRO UMUM Bagian Pengadaan Barang/Jasa 2025 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
622.SOP Analisa Ketersediaan Pelaku Usaha BIRO UMUM Bagian Pengadaan Barang/Jasa 2022 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
623.SOP Pelaksanaan Kontrak BIRO UMUM Bagian Pengadaan Barang/Jasa 2022 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
624.SOP Pemilihan Pascakualifikasi BIRO UMUM Bagian Pengadaan Barang/Jasa 2022 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
625.SOP Pemilihan Prakualifikasi BIRO UMUM Bagian Pengadaan Barang/Jasa 2022 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
626.SOP Pengelolaan Kinerja PBJ BIRO UMUM Bagian Pengadaan Barang/Jasa 2022 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
627.SOP Pengelolaan penyedia BIRO UMUM Bagian Pengadaan Barang/Jasa 2022 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
628.SOP Pengelolaan Risiko Pengadaan Barang Jasa BIRO UMUM Bagian Pengadaan Barang/Jasa 2022 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
629.SOP Perencanaan Pengadaan BIRO UMUM Bagian Pengadaan Barang/Jasa 2022 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
630.SOP Persiapan Pemilihan Penyedia BIRO UMUM Bagian Pengadaan Barang/Jasa 2022 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
631.SOP Persiapan Pengadaan BIRO UMUM Bagian Pengadaan Barang/Jasa 2022 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
632.SOP Proses Utama Pengadaan Barang Jasa BIRO UMUM Bagian Pengadaan Barang/Jasa 2022 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
633.SOP Registrasi dan verifikasi pendaftaran Penyedia BIRO UMUM Bagian Pengadaan Barang/Jasa 2022 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
634.Jadwal Pelayanan Yankes BIRO UMUM Bagian Layanan Kesehatan 2023 ? ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
635.Informasi Kesehatan BIRO UMUM Bagian Layanan Kesehatan 2022 ? ? ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
636.Survey Kepuasan Pelanggan BIRO UMUM Bagian Layanan Kesehatan 2023 - ? ? 1 Tahun 2 Tahun (Musnah)
637.SOP Bagian Yankes Tahun 2019 BIRO UMUM Bagian Layanan Kesehatan 2019 ? - - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
638.Laporan Kunjungan Pasien BIRO UMUM Bagian Layanan Kesehatan 2023 - ? ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
639.Jenis Pelayanan Bagian Yankes BIRO UMUM Bagian Layanan Kesehatan 2023 - ? ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
640.Agenda Kegiatan BIRO UMUM Bagian Layanan Kesehatan 2023 - ? - 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
641.Instagram BIRO UMUM Bagian Layanan Kesehatan 2020 - ? ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
642.YouTube BIRO UMUM Bagian Layanan Kesehatan 2020 - ? ? 2 tahun 3 Tahun (Musnah)
643.Layanan Konsultasi Online BIRO UMUM Bagian Layanan Kesehatan 2020 - - ? 2 Tahun 1 Tahun (Musnah)
644.Layanan Pendaftaran Dokter Spesialis Via WhatsApp BIRO UMUM Bagian Layanan Kesehatan 2023 ? 2 Tahun 1 Tahun (Musnah)
645.Layanan Informasi Sertifikat Vaksin BIRO UMUM Bagian Layanan Kesehatan 2020 ? 2 Tahun 1 Tahun (Musnah)
646.Layanan Konsultasi Online Gizi BIRO UMUM Bagian Layanan Kesehatan 2020 - - ? 2 Tahun 1 Tahun (Musnah)
647.Pemberian Paket Covid-19 BIRO UMUM Bagian Layanan Kesehatan 2020 1 Tahun Setelah Pemeriksaan 3 Tahun (Musnah)
648.SOP POLI ISPA BIRO UMUM Bagian Layanan Kesehatan 2022 ? ? ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
649.Laporan Perbaikan Mutu Yankes BIRO UMUM Bagian Layanan Kesehatan 2021 ? ? ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
650.Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 BIRO UMUM Bagian Layanan Kesehatan 2021 ? ? - 2 Tahun 1 Tahun (Musnah)
651.Publikasi Q & A seputar " Atas Permintaan Sendiri" BIRO UMUM Bagian Layanan Kesehatan 2023 ? - - 2 Tahun 1 Tahun (Musnah)
652.Edukasi Kesehatan BIRO UMUM Bagian Layanan Kesehatan 2023 ? - - 2 Tahun 1 Tahun (Musnah)
653.SPO Hak dan Kewajiban Pasien BIRO UMUM Bagian Layanan Kesehatan 2023 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
654.SPO Bagian Layanan Kesehatan tahun 2023 BIRO UMUM Bagian Layanan Kesehatan 2023 ? ? ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
655.Alur Pelayanan Pasien Klinik Utama BIRO UMUM Bagian Layanan Kesehatan 2023 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
656.Struktur Organisasi Bagian Layanan Kesehatan BIRO UMUM Bagian Layanan Kesehatan 2023 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
657.TIM Bencana (Kode Red) BIRO UMUM Bagian Layanan Kesehatan 2023 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
658.Informasi Manajemen Pelayanan BIRO UMUM Bagian Layanan Kesehatan 2023 ? ? - 2 Tahun 1 Tahun (Musnah)
659.Informasi Manajemen Mutu BIRO UMUM Bagian Layanan Kesehatan 2023 ? ? ? 2 Tahun 1 Tahun (Musnah)
660.Penyampaian Kritik dan Saran BIRO UMUM Bagian Layanan Kesehatan 2023 - ? ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
661.Peraturan Sekjen No. 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Setjen DPR RI BIRO UMUM Bagian Perlengkapan dan Kendaraan 2016 ? ? ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
662.Sewa Kendaraan BIRO UMUM Bagian Perlengkapan dan Kendaraan 2025 ? ? ? 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
663.Sewa Kendaraan Golf BIRO UMUM Bagian Perlengkapan dan Kendaraan 2025 ? ? ? 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
664.SOP Alur Pembelian BBM Menggunakan Uang Tunai BIRO UMUM Bagian Perlengkapan dan Kendaraan 2025 ? ? ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
665.SOP Alur Pembelian BBM Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) BIRO UMUM Bagian Perlengkapan dan Kendaraan 2025 ? ? ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
666.SOP Alur Pendistribusian Voucher BBM BIRO UMUM Bagian Perlengkapan dan Kendaraan 2025 ? ? ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
667.SOP Pemeliharaan Kendaraan Dinas BIRO UMUM Bagian Perlengkapan dan Kendaraan 2025 ? ? ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
668.SOP Peminjaman Kendaraan Dinas Operasional BIRO UMUM Bagian Perlengkapan dan Kendaraan 2025 ? ? ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
669.SOP Pembayaran STNK BIRO UMUM Bagian Perlengkapan dan Kendaraan 2025 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
670.SOP Pengelolaan BBM Kendaraan Dinas dengan Sistem RFID BIRO UMUM Bagian Perlengkapan dan Kendaraan 2025 ? ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
671.Dokumen RKA-K/L Tahun 2025 BIRO UMUM Bagian Perlengkapan dan Kendaraan 2025 ? ? ? 2 Tahun Setelah Tahun Anggaran Berakhir 3 Tahun (Musnah)
672.Dokumen Realisasi Anggaran Tahun 2025 BIRO UMUM Bagian Perlengkapan dan Kendaraan 2025 ? ? ? 2 Tahun Setelah Tahun UU APBN disahkan 3 Tahun (Musnah)
673.Dokumen Pelaksanaan Paket Pengadaan Barjas Tahun 2025 BIRO UMUM Bagian Perlengkapan dan Kendaraan 2025 ? ? ? 2 Tahun Setelah Tahun UU Pertanggungjawaban APBN disahkan dan TLHP Selesai 3 Tahun (Musnah)
674.Dokumen Paket Pengadaan Tahun 2025 BIRO UMUM Bagian Perlengkapan dan Kendaraan 2025 ? ? - 2 Tahun Setelah Tahun UU Pertanggungjawaban APBN disahkan dan TLHP Selesai 3 Tahun (Musnah)
675.Peraturan Sekjen No. 3908 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Perlengkapan di Lingkungan Setjen DPR RI BIRO UMUM Bagian Perlengkapan dan Kendaraan 2025 ? ? ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
676.Kerangka Acuan Kegiatan BIRO UMUM Bagian Perlengkapan dan Kendaraan 2025 ? ? ? 2 Tahun Setelah Tahun Anggaran Berakhir 3 Tahun (Musnah)
677.Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barjas BIRO UMUM Bagian Perlengkapan dan Kendaraan 2025 ? ? ? 2 Tahun Setelah Tahun Anggaran Berakhir 3 Tahun (Musnah)
678.Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang 2024 ? ? ? 1 Tahun 4 Tahun (Musnah)
679.Analisis dan Evaluasi Undang - Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang 2024 ? ? ? 1 Tahun 4 Tahun (Musnah)
680.Database Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Tahun 1980 - 2023 PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang 2024 ? ? ? 1 Tahun 4 Tahun (Musnah)
681.Info Judicial Review Putusan Pengujian Undang - Undang terhadap UUD 1945 PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang 2024 ? ? ? 1 Tahun setelah berkekuatan hukum tetap 5 Tahun (Permanen)
682.Anotasi Undang - Undang PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang 2024 ? ? ? 1 Tahun Setelah Diberlakukan Menjadi UU 5 Tahun (Permanen)
683.Laporan Kinerja Puspanlak UU Tahun 2023 PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang 2022 ? - ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
684.Laporan Kinerja Puspanlak UU Tahun 2024 PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang 2023 ? - ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
685.SOP Puspanlak UU Tahun 2019 - 2022 PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang 2024 ? - ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
686.Surat Masuk Tahun 2024 PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang 2019 - 2022 - ? - 1 Tahun setelah tidak berlaku 1 Tahun (Musnah)
687.Surat Keluar Tahun 2024 PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang 2024 ? - - 1 Tahun setelah tidak berlaku 1 Tahun (Musnah)
688.Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang - undangan Legislatif PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang 2024 ? - - 1 Tahun 4 Tahun (Permanen)
689.Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang - undangan Legislatif PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang 2020 - ? - 1 Tahun 4 Tahun (Permanen)
690.Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang - undangan Legislatif melalui Penyesuaian/ inpassing PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang 2021 - ? - 1 Tahun 4 Tahun (Permanen)
691.Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang - undangan Legislatif mela PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang 2021 - ? - 1 Tahun 4 Tahun (Permanen)
692.Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Standar Kualitas Hasil Kerja, Penilaian Kualitas Hasil Kerja, Penilaian Kinerja, dan Penilaian Angka Kredit Analis Pemantauan Peraturan Perundang - undangan Legislatif PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang 2022 - ? - 1 Tahun 4 Tahun (Permanen)
693.Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang - undangan Legislatif PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang 2022 - ? - 1 Tahun 4 Tahun (Permanen)
694.Buku Profil Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang 2023 PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang 2022 - ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
695.Buku Profil Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang 2024 PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang 2023 ? ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
696.Buku Profil Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang 2024 PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang 2024 ? ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
697.Daftar Perguruan Tinggi/ Lembaga yang telah MOU dengan Badan Keahlian BADAN KEAHLIAN Bagian Administrasi Badan Keahlian 2018 - 2026 ? ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
698.Laporan Kinerja Badan Keahlian DPR RI BADAN KEAHLIAN Bagian Administrasi Badan Keahlian 2024 ? ? ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
699.SOP Penerbitan Sertifikat Seminar Elektronik Berbasis Autocat di Lingkungan Badan Keahlian DPR RII BADAN KEAHLIAN Bagian Administrasi Badan Keahlian 2025 ? ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
700.Agenda Surat Masuk BADAN KEAHLIAN Bagian Administrasi Badan Keahlian 2025 ? ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Digunakan 1 Tahun (Musnah)
701.Prosiding (Laporan Kegiatan-kegiatan Badan Keahlian terdiri dari: FGD, Workshop, Seminar) BADAN KEAHLIAN Bagian Administrasi Badan Keahlian 2022 - 2024 ? ? ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
702.Jadwal kegiatan Kepala Badan Keahlian BADAN KEAHLIAN Bagian Administrasi Badan Keahlian 2025 ? ? ? 1 Tahun 4 Tahun (Musnah)
703.Info Dwi Mingguan BADAN KEAHLIAN Bagian Administrasi Badan Keahlian 2025 ? ? ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
704.Rencana Kerja BKD Tahun 2025 BADAN KEAHLIAN Bagian Administrasi Badan Keahlian 2025 ? ? ? 1 Tahun 2 Tahun (Musnah)
705.Rencana Aksi PK BKD BADAN KEAHLIAN Bagian Administrasi Badan Keahlian 2025 ? ? ? 3 Tahun 5 Tahun (Permanen)
706.Perjanjian Kinerja BKD 2024 BADAN KEAHLIAN Bagian Administrasi Badan Keahlian 2025 ? ? ? 3 Tahun 5 Tahun (Permanen)
707.Laporan Kinerja Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Tahun 2025 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia 2025 ? ? - 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
708.Daftar Surat Masuk 2026 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia 2026 ? ? - 1 tahun 1 Tahun
709.Daftar Surat Keluar 2026 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia 2026 ? ? - 1 tahun 1 Tahun
710.Rencana Kerja Pusat PUU Bidang Polhukham Tahun 2026 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia 2026 ? ? - 1 tahun 3 Tahun (Musnah)
711.Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pusat PUU Bidang Polhukham 2026 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia 2026 ? ? - 1 tahun 3 Tahun (Musnah)
712.Perjanjian Kinerja Pusat PUU Bidang Polhukham Tahun 2026 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia 2026 ? ? - 1 tahun 3 Tahun (Musnah)
713.Daftar Surat Masuk 2025 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia 2025 - ? - 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
714.Daftar Surat Keluar 2025 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia 2025 - ? - 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
715.RUU Perubahan Kedua atas RUU no. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia 2025 - ? - 1 tahun setelah ditetapkan menjadi undang-undang 5 Tahun (Permanen)
716.RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia 2025 - ? - 1 tahun setelah ditetapkan menjadi undang-undang 5 Tahun (Permanen)
717.RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia 2025 - ? - 1 tahun setelah ditetapkan menjadi undang-undang 5 Tahun (Permanen)
718.RUU tentang Penyesuaian Pidana PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia 2025 - ? - 1 tahun setelah ditetapkan menjadi undang-undang 5 Tahun (Permanen)
719.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia 2025 - ? - 1 tahun setelah ditetapkan menjadi undang-undang 5 Tahun (Permanen)
720.RUU tenatng Badan Pembinaan Idelologi Pancasila (BPIP) PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia 2025 - ? - 6 tahun setelah ditetapkan menjadi undang-undang 5 Tahun (Permanen)
721.RUU tentang Penyiaran PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia 2025 - ? - 1 tahun setelah ditetapkan menjadi undang-undang 5 Tahun (Permanen)
722.RUU tentang Jabatan Hakim PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia 2025 - ? - 1 tahun setelah ditetapkan menjadi undang-undang 5 Tahun (Permanen)
723.RUU tentang Komisi Yudisial PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia 2025 - ? - 1 tahun setelah ditetapkan menjadi undang-undang 5 Tahun (Permanen)
724.RUU tentang Aparatur Sipil Negara PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia 2025 - ? - 1 tahun setelah ditetapkan menjadi undang-undang 5 Tahun (Permanen)
725.RUU tentang Mahkamah Agung PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia 2025 - ? - 1 tahun setelah ditetapkan menjadi undang-undang 5 Tahun (Permanen)
726.RUU tentang MPR, DPR, dan DPD PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia 2025 - ? - 1 tahun setelah ditetapkan menjadi undang-undang 5 Tahun (Permanen)
727.RUU tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Kesejahterahan Rakyat. 2024 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
728.NA tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Kesejahterahan Rakyat. 2024 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
729.RUU tentang Pertekstilan PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Kesejahterahan Rakyat. 2024 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
730.NA RUU tentang Pertekstilan PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Kesejahterahan Rakyat. 2024 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
731.RUU tentang Komoditas Trategis PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Kesejahterahan Rakyat. 2024 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
732.NA RUU tentang Komoditas Trategis PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Kesejahterahan Rakyat. 2024 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
733.RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Kesejahterahan Rakyat. 2024 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
734.NA RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Kesejahterahan Rakyat. 2024 - ? ? ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
735.NA RUU tentang Pengelolaan Zakat PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Kesejahterahan Rakyat. 2024 - 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
736.NA RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Kesejahterahan Rakyat. 2024 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
737.RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Kesejahterahan Rakyat. 2024 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
738.NA RUU tentang Permuseuman PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Kesejahterahan Rakyat. 2023 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
739.RUU Tentang Kepariwisataan PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Kesejahterahan Rakyat. 2023 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
740.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2023 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
741.RUU tentang Permuseuman PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Kesejahterahan Rakyat. 2023 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
742.NA RUU tentang Kewirausahaan Nasional PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2022 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
743.NA RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law) PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2022 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
744.NA RUU tentang Industri Strategis Perkebunan PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2022 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
745.NA RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2022 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
746.RUU tentang Kewirausahaan Nasional PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2022 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
747.RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2022 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
748.RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law) PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2022 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
749.RUU tentang Industri Strategis Perkebunan PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2022 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
750.NA RUU tentang Badan Usaha Milik Negara PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2021 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
751.NA RUU tentang Kepariwisataan PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2021 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
752.RUU tentang Badan Usaha Milik Negara PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2021 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
753.NA RUU Tentang Perbankan / 2020 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2020 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
754.NA RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan / 2020 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2020 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
755.NA RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah / 2020 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2020 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
756.NA RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan / 2020 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2020 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
757.NA RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia / 2020 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2020 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
758.NA RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional / 2020 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2020 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
759.NA RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial / 2020 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2020 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
760.NA RUU tentang Pmonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2020 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
761.RUU tentang Pmonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2020 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
762.RUU tentang Perbankan / 2020 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2020 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
763.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kes hteraan Lanjut Usia / 2020 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2020 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
764.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan / 2020 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2020 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
765.RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah / 2020 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2020 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
766.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional / 2020 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2020 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
767.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan / 2020 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2020 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
768.RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial / 2020 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2020 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
769.NA RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan / 2019 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2019 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
770.NA RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah / 2019 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2019 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
771.NA RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah / 2019 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2019 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
772.NA RUU tentang Permusikan / 2019 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2019 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
773.RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan / 2019 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2019 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
774.RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah / 2019 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2019 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
775.RUU tentang Permusikan / 2019 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2019 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
776.NA RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan / 2018 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2018 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
777.NA RUU tentang Perikanan / 2018 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2018 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
778.NA RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2018 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
779.NA RUU tentang Guru / 2018 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2018 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
780.NA RUU tentang Pendapatan Asli Daerah PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2018 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
781.RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2018 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
782. PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2018 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
783.RUU tentang Perikanan / 2018 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2018 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
784.RUU tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan / 2018 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2018 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
785.RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2017 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
786.NA RUU tentang Perubahan Perikanan PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2017 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
787.NA RUU tentang Praktik Pekerja Sosial PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2017 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
788.NA RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan / 2017 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2017 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
789.NA RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan / 2016 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2016 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
790.NA RUU tentang Kebidanan / 2016 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2016 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
791.NA RUU tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem / 2016 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2016 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
792.NA RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik / 2018 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2016 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
793.NA RUU tentang Sistem Budidaya Tanaman / 2016 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2016 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
794.NA RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / 2016 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2016 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
795.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan / 2016 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2016 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
796.RUU tentang Kebidanan / 2016 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2016 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
797.RUU tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem /2016 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2016 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
798.RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak. Karya Rekam, dan Karya PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2016 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
799.RUU tentang Sistem Budidaya Tanaman / 2016 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2016 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
800.RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / 2016 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2016 - ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
801.DRAFT RUU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / 2016 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2016 ? ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
802.DRAFT RUU Sistem Budidaya Tanaman / 2016 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2016 ? ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
803.DRAFT RUU Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik / 2016 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2016 ? ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
804.DRAFT RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem / 2016 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2016 ? ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
805.DRAFT RUU Kebidanan / 2016 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2016 ? ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
806.DRAFT RUU Jalan / 2016 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2016 ? ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang 5 Tahun (Permanen)
807.DRAFT RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan / 2017 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2017 ? ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi RUU 5 Tahun (Permanen)
808.DRAFT RUU tentang Perikanan / 2018 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2018 ? ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi RUU 5 Tahun (Permanen)
809.DRAFT RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan / 2018 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2018 ? ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi RUU 5 Tahun (Permanen)
810.DRAFT RUU Tentang Guru / 2018 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2018 ? ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi RUU 5 Tahun (Permanen)
811.DRAFT RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah / 2019 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2019 ? ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi RUU 5 Tahun (Permanen)
812.DRAFT RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana / 2019 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2019 ? ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi RUU 5 Tahun (Permanen)
813.DRAFT RUU tentang Permusikan / 2019 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2019 ? ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi RUU 5 Tahun (Permanen)
814.DRAFT RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan / 2019 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2019 ? ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi RUU 5 Tahun (Permanen)
815.DRAFT RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisi han Hubungan Industrial / 2020 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2020 ? ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi RUU 5 Tahun (Permanen)
816.DRAFT RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional / 2020 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2020 ? ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi RUU 5 Tahun (Permanen)
817.DRAFT RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah / 2020 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2020 ? ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi RUU 5 Tahun (Permanen)
818.DRAFT RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan / 2020 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2020 ? ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi RUU 5 Tahun (Permanen)
819.DRAFT RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia / 2020 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2020 ? ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi RUU 5 Tahun (Permanen)
820.DRAFT RUU tentang Perbankan/ 2020 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2020 ? ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi RUU 5 Tahun (Permanen)
821.DRAFT RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak / 2021 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2021 ? ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi RUU 5 Tahun (Permanen)
822.DRAFT RUU tentang Kepariwisataan 2022 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2022 ? ? ? 1 Tahun Setelah Ditetapkan Menjadi RUU 5 Tahun (Permanen)
823.Jurnal Prodigy Vol 5 / No. 1 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2017 ? ? ? 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
824.Jurnal Prodigy Vol 5 / No. 2 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2017 ? ? ? 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
825.Jurnal Prodigy Vol 6 / No. 1 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2018 ? ? ? 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
826.Jurnal Prodigy Vol 6 / No. 2 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2018 ? ? ? 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
827.Jurnal Prodigy Vol 7 / No. 1 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2019 ? ? ? 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
828.Jurnal Prodigy Vol 7 / No. 2 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2019 ? ? ? 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
829.Jurnal Prodigy Vol 8 / No. 1 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2020 ? ? ? 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
830.Jurnal Prodigy Vol 8 / No. 2 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2020 ? ? ? 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
831.Jurnal Prodigy Vo.9 / No.1 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2021 ? ? ? 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
832.Jurnal Prodigy Vo.9 / No.2 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2021 ? ? ? 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
833.Jurnal Prodigy Vol 10 / No. 1 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2022 ? ? ? 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
834.Jurnal Prodigy Vol 10 / No. 2 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2022 ? ? ? 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
835.Jurnal Prodigy Vol 11 / No. 1 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2023 ? ? ? 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
836.Jurnal Prodigy Vol 11 / No. 2 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang Bidang Ekuinbangkesra dan Pusat Perancangan Undang - Undang Bidang Polhukham 2023 ? ? ? 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
837.SOP Diskusi Pakar/Narasumber dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang / 2016 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2016 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Peremanen)
838.SOP Pembentukan Tim Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang atas Permintaan Alat Kelengkapan DPR RI / 2016 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2016 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Peremanen)
839.SOP Pendampingan dalam Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI di Badan Legislasi / 2016 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2016 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Peremanen)
840.SOP Pendampingan Pembahasan Rancangan Undang-Undang di Alat Kelengkapan DPR RI / 2016 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2016 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Peremanen)
841.SOP Pendampingan Perumusan/Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang di Alat Kelengkapan DPR RI / 2016 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2016 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Peremanen)
842.SOP Pendokumentasian Hasil Kerja / 2016 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2016 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Peremanen)
843.SOP Pengumpulan Data Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang / 2016 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2016 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Peremanen)
844.SOP Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang / 2016 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2016 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Peremanen)
845.SOP Uji Konsep Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang / 2016 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2016 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Peremanen)
846.Pedomen Corruption Risk Analysis PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2022 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Peremanen)
847.Pedoman Regulatory Impact Assesment PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2022 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Peremanen)
848.Pedoman Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang / 2017 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2017 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Peremanen)
849.Pedoman Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang / 2020 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2020 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Peremanen)
850.SOP Penyusunan dan Penerbitan Jurnal Prodogy / 2020 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2020 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Peremanen)
851.Prosiding Freeport Quo Vadis? (Buku Laporan Hasil Seminar) PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2017 - - ? 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
852.Prosiding Urgensi Perubahan Undang-Udnang Nomor 41 Tahun 19999 tentang Kehutanan (Buku Laporan Hasil Seminar) PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2017 - - ? 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
853.Prosiding Simposium Nasional: Institusionalis Pancasila Dalam Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan (Buku Laporan Hasil Seminar) PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2018 - - ? 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
854.Prodising Forum Diskusi dan Focus Group Discussion "Previews Nilai-Nilai Pancasila dalam Rancangan Undang-Undang" (Buku Laporan Hasil Seminar) PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2018 - - ? 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
855.Laporan Singkat Pusat PUU PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2024 ? ? - 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
856.Laporan Singkat Pusat PUU PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2023 ? ? - 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
857.Daftar Pakar yang Bekerja Sama dengan Pusat PUU BK DPR RI PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2020 - - ? 1 Tahun 4 Tahun (Permanen)
858.Daftar Mitra yang Bekerja Sama dengan Pusat PUU BK DPR RI PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2020 - - ? 1 Tahun 4 Tahun (Permanen)
859.Daftar Lembaga yang Bekerja Sama dengan Pusat PUU BK DPR RI PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2020 - - ? 1 Tahun 4 Tahun (Permanen)
860.Laporan Kinerja Pusat PUU EKRA 2023 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2023 - ? ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
861.Laporan Kinerja Pusat PUU EKRA 2024 PUSAT PERANCANGAN UNDANG - UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pusat Perancangan Undang - Undang 2024 - ? ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
862.Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2026 - ? ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
863.Buletin APBN PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2026 - ? ? 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
864.Analisis Ringkas Cepat PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2026 - ? ? 1 Tahun 5 Tahun (Musnah)
865.Jurnal Budget PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2026 - ? ? 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
866.Analisis Pagu Indikatif PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2026 - ? ? 2 Tahun Setelah Tahun Anggaran Berakhir 3 Tahun (Musnah)
867.Analisis Pagu Anggaran PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2026 - ? ? 2 Tahun Setelah Tahun Anggaran Berakhir 3 Tahun (Musnah)
868.Analisis Tematik PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2026 - ? ? 2 Tahun Setelah Tahun Anggaran Berakhir 3 Tahun (Musnah)
869.Ringkasan Eksekutif Survey PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN Pusat Analisis Keparlemen 2020-2024 ? - - 1 Tahun 4 Tahun (Musnah)
870.Prosiding Hasil Seminar PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN Pusat Analisis Keparlemen 2020-2024 ? - - 1 Tahun 4 Tahun (Musnah)
871.Web Seminar PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN Pusat Analisis Keparlemen 2020-2021 - - ? 1 Tahun 4 Tahun (Musnah)
872.Info Singkat PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN Pusat Analisis Keparlemen 2020-2024 ? ? ? 1 Tahun Setelah Pemeriksaan 4 Tahun (Permanen)
873.Abstrak Jurnal Policy Brief PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN Pusat Analisis Keparlemen 2023-2024 ? ? ? 1 Tahun 4 Tahun (Musnah)
874.Abstrak Jurnal Politica PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN Pusat Analisis Keparlemen 2020-2024 ? ? ? 1 Tahun 4 Tahun (Musnah)
875.Abstrak Jurnal Aspirasi PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN Pusat Analisis Keparlemen 2020-2024 ? ? ? 1 Tahun 4 Tahun (Musnah)
876.Abstrak Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN Pusat Analisis Keparlemen 2020-2024 ? ? ? 1 Tahun 4 Tahun (Musnah)
877.Abstrak Jurnal Negara Hukum PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN Pusat Analisis Keparlemen 2020-2024 ? ? ? 1 Tahun 4 Tahun (Musnah)
878.Buku Tim (Judul Buku, Kata Pengantar, Daftar Isi, Prolog, Epilog, Indeks, Profil Penulis Buku Tim) PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN Pusat Analisis Keparlemen 2022 ? ? ? 1 Tahun Setelah Pemeriksaan 4 Tahun (Permanen)
879.Buku Lintas Tim (Judul Buku, Kata Pengantar, Daftar Isi, Prolog, Epilog, Indeks, Profil Penulis Buku Lintas Tim) PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN Pusat Analisis Keparlemen 2022 ? ? ? 1 Tahun Setelah Pemeriksaan 4 Tahun (Permanen)
880.Buku Individu (Judul Buku, Kata Pengantar, Daftar Isi, Indeks, Profil Penulis Buku Individu) PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN Pusat Analisis Keparlemen 2022 ? ? ? 1 Tahun Setelah Pemeriksaan 4 Tahun (Permanen)
881.Laporan Singkat dan Foto Kegiatan Diskusi PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN Pusat Analisis Keparlemen 2020-2021 - ? ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
882.Parliamentary Review (Full Text) PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN Pusat Analisis Keparlemen 2020-2024 ? ? ? 1 Tahun Setelah Pemeriksaan 4 Tahun (Permanen)
883.Infografis (Full Text) PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN Pusat Analisis Keparlemen 2020-2022 - ? ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
884.Isu Sepekan (Full Text) PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN Pusat Analisis Keparlemen 2020-2022 - ? ? 1 Tahun 4 Tahun (Musnah)
885.Sejarah Pusat Analisis Keparlemenan PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN Pusat Analisis Keparlemen 2024 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
886.Visi & Misi PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN Pusat Analisis Keparlemen 2020 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
887.Struktur Organisasi PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN Pusat Analisis Keparlemen 2020 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
888.Profil Sekretariat PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN Pusat Analisis Keparlemen 2024 - ? ? 1 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun 9 Tahun (Musnah, Kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Lain yang Secara Individual Ditentukan oleh Setjen DPR RI yang Berjasa atau Peristiwa Berskala Nasional, Permanen)
889.Galeri PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN Pusat Analisis Keparlemen 2020 - ? ? 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
890.Profil Peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN Pusat Analisis Keparlemen 2020 - ? - 1 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun 9 Tahun (Musnah, Kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Lain yang Secara Individual Ditentukan oleh Setjen DPR RI yang Berjasa atau Peristiwa Berskala Nasional, Permanen)
891.Profil Peneliti Bidang Hubungan Internasional PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN Pusat Analisis Keparlemen 2020 - ? - 1 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun 9 Tahun (Musnah, Kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Lain yang Secara Individual Ditentukan oleh Setjen DPR RI yang Berjasa atau Peristiwa Berskala Nasional, Permanen)
892.Profil Peneliti Bidang Hukum PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN Pusat Analisis Keparlemen 2020 - ? - 1 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun 9 Tahun (Musnah, Kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Lain yang Secara Individual Ditentukan oleh Setjen DPR RI yang Berjasa atau Peristiwa Berskala Nasional, Permanen)
893.Profil Peneliti Bidang Kesejahteraan Sosial PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN Pusat Analisis Keparlemen 2020 - ? - 1 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun 9 Tahun (Musnah, Kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Lain yang Secara Individual Ditentukan oleh Setjen DPR RI yang Berjasa atau Peristiwa Berskala Nasional, Permanen)
894.Profil Peneliti Bidang Politik Dalam Negeri PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN Pusat Analisis Keparlemen 2020 - ? - 1 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun 9 Tahun (Musnah, Kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Lain yang Secara Individual Ditentukan oleh Setjen DPR RI yang Berjasa atau Peristiwa Berskala Nasional, Permanen)
895.Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Inspektorat Utama Per Triwulan Ditahun 2023 INSPEKTORAT UTAMA Inspektorat Utama 2023-2024 ? ?   2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
896.Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Inspektorat Utama Per Triwulan Ditahun 2024 INSPEKTORAT UTAMA Inspektorat Utama 2024-2025 ? ?   2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
897.Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) Inspektorat Utama (Tahunan) 2023 INSPEKTORAT UTAMA Inspektorat Utama 2023-2024 ? ?   2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
898.Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) Inspektorat Utama (Tahunan) 2024 INSPEKTORAT UTAMA Inspektorat Utama 2024-2025 ? ?   2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
899.Kebijakan Pengawasan Inspektorat Utama (Tahunan) Tahun 2024 INSPEKTORAT UTAMA Inspektorat Utama 2023-2024 ? ?   2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
900.Laporan Pelaksanaan LHKPN dan LHKAN (Tahunan) Tahun Pelaporan 2023 INSPEKTORAT UTAMA Inspektorat Utama 2024 ? ?   2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
901.Laporan Pelaksanaan LHKPN dan LHKAN (Tahunan) Tahun 2024 INSPEKTORAT UTAMA Inspektorat Utama 2025 ? ?   2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
902.SK Daftar Wajib Lapor LHKPN (Tahunan) INSPEKTORAT UTAMA Inspektorat Utama 2022-2023 ? ?   2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
903.Renstra ITTAMA 2020-2024 INSPEKTORAT UTAMA Inspektorat Utama 2020   ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
904.Revisi Renstra ITTAMA 2020-2024 INSPEKTORAT UTAMA Inspektorat Utama 2023-2024   ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
905.SK Internal Audit Charter  INSPEKTORAT UTAMA Inspektorat Utama 2023   ? ? Selama masih dipergunakan Selama masih dipergunakan
906.PKPT Inspektorat Utama 2024 INSPEKTORAT UTAMA Inspektorat Utama 2023-2024 ?     Selama masih dipergunakan Selama masih dipergunakan
907.List Pemberkasan Naskah Dinas Surat Masuk Bagian Administrasi ITTAMA Tahun 2023-2024 INSPEKTORAT UTAMA Bagian Administrasi Inspektorat Utama 2023-2024 ? ?   2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
908.List Pemberkasan Naskah Dinas Surat Keluar Bagian Administrasi ITTAMA Tahun 2023-2024 INSPEKTORAT UTAMA Bagian Administrasi Inspektorat Utama 2023-2024 ? ?   2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
909.Laporan Kinerja Inspektorat I Tahun 2025 INSPEKTORAT I Inspektorat I 2026 ? ? - 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
910.Laporan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2024 INSPEKTORAT I Inspektorat I 2025 ? ? - 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
911.Laporan Kinerja Inspektorat II INSPEKTORAT II Inspektorat II 2025 ? ? - 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
912.Laporan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2023 INSPEKTORAT II Inspektorat II 2025 ? ? - 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
913.Buku RITIK (versi redacted) PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi 2025 ? ? - 1 Tahun Setelah Tidak Digunakan 1 Tahun (Musnah)
914.Rekapitulasi Form permohonan pendaftaran Aplikasi PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi 2025 - ? - 1 Tahun setelah diperbarui 4 Tahun (Musnah)
915.Rekapitulasi Dokumen Pengembangan Aplikasi PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi Setiap Tahun - ? - 1 Tahun setelah diperbarui 4 Tahun (Musnah)
916.Laporan Survey Kepuasan PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi Setiap Tahun - ? - 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
917.Laporan kinerja Pustekinfo pertahun PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi setiap tahun - ? - 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
918.SOP Perencanaan Satu Data DPR PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi 2024 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
919.SOP Penjaminan Kualitas Satu Data DPR PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi 2024 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
920.SOP Pengumpulan, Analisis, Pengelolaan dan Disemenasi Satu Data DPR PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi 2024 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
921.SOP Pemeriksaan dan Penyebarluasan Satu Data DPR PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi 2024 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
922.SOP Pengelolaan Jaringan Intra Pemerintah PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi 2024 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
923.SOP Permintaan Layanan Server Aplikasi PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi 2024 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
924.SOP Permintaan Pembuatan Akun Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi 2024 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
925.SOP Manajemen Kapasitas Teknologi Informasi PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi 2024 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
926.Permohonan Masuk Area Data Center PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi 2023 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
927.Pengelolaan Insiden Keamanan Informasi PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi 2023 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
928.Pengelolaan Dokumen Sistem Manajemen Keamanan Informasi PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi 2023 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
929.Penyusunan Business Continuity Plan (BCP) PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi 2023 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
930.Penyusunan Business Impact Analysis (BIA) PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi 2023 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
931.Penanganan Instalasi Software PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi 2023 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
932.Pengelolaan Perubahan PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi 2023 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
933.Penggunaan Removable Media PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi 2023 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
934.Penjadwalan Backup PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi 2023 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
935.Permintaan Pembukaan dan Penutupan Akses User bagi Pegawai dan Penyedia Barang/ Jasa PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi 2023 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
936.Reviu Hak Akses PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi 2023 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
937.Reviu Log Administrator PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi 2023 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
938.PENAMBAHAN KAPASITAS PENYIMPANAN AKUN PENGGUNA DAN/ATAU DIREKTORI UTAMA APLIKASI SIMFONI PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi 2021 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
939.PEMBERIAN HAK AKSES SEBAGAI ADMIN INTERNAL SEKRETARIAT AKD PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi 2021 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
940.PENGELOLAAN PENGGUNA SIMFONI UNTUK INTERNAL SEKRETARIAT AKD PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi 2021 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
941.RESET PASSWORD SIMFONI BAGI PIC BARU DI MITRA KERJA PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi 2021 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
942.PEMBAHARUAN SISTEM PERANGKAT LUNAK SIMFONI PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi 2021 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
943.PENGEMBANGAN FITUR SIMFONI PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi 2021 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
944.PENGELOLAAN PENGGUNAAN SIMFONI UNTUK MITRA KERJA DPR RI PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi 2021 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
945.SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Teknologi Informasi dan Komunikasi PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Pusat Teknologi Informasi 2024 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
946.SOP Tindak Lanjut Permintaan Layanan TI PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Pusat Teknologi Informasi 2024 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
947.SOP Pengelolaan Perubahan PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Pusat Teknologi Informasi 2024 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
948.Restore Data PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Pusat Teknologi Informasi 2023 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
949.SOP Pembangunan dan Pengmbangan Aplikasi PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Pusat Teknologi Informasi 2022 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
950.Pusat Teknologi Informasi PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Pusat Teknologi Informasi 2022 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
951.Pembuatan dan Pembaharuan Aplikasi PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Pusat Teknologi Informasi 2022 - ? ? 1 Tahun Setelah Diperbarui 4 Tahun (Musnah)
952.Penatausahaan Barang Persediaan Pustekinfo PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Pusat Teknologi Informasi 2022 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
953.Dukungan Layanan Teknologi Informasi PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Pusat Teknologi Informasi 2022 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
954.Pemeliharaan Jaringan Internet PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Pusat Teknologi Informasi 2022 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
955.SOP Tindak Lanjut Permintaan Layanan TI (TIDAK BERLAKU DAN DIGANTI DENGAN SOP NO. OT.03.03 - 0327) PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Pusat Teknologi Informasi 2022 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
956.Pemeliharaan Data Center DPR RI oleh Internal PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Pusat Teknologi Informasi 2022 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
957.Pemeliharaan Data Center DPR RI oleh Penyedia Barang/Jasa PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Pusat Teknologi Informasi 2022 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
958.Pemeliharaan Data Center DPR RI oleh Internal PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Pusat Teknologi Informasi 2022 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
959.Pemeliharaan Data Center DPR RI oleh Penyedia Barang/Jasa PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI Pusat Teknologi Informasi 2022 - ? ? 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
960.Profil Pusbangkom PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA LEGISLATIF Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif 2025 - - ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (permanen)
961.Struktur Pusbangkom PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA LEGISLATIF Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif 2025 - ? ? 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (permanen)
962.Agenda Pelatihan PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA LEGISLATIF Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif 2025 - ? - 1 Tahun Setelah Pemeriksaan 4 Tahun (Musnah)
963.Anggaran Program Kegiatan Pusdiklat Tahun 2025 PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA LEGISLATIF Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif 2025 ? ? - 2 Tahun Setelah Tahun Anggaran Berakhir 3 Tahun (Musnah)
964.Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusdiklat 2023 - 2024 PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA LEGISLATIF Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif 2024 - 2025 ? ? - 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
965.Laporan Singkat 2024 - 2025 PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA LEGISLATIF Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif 2024 - 2025 ? ? - 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
966.SOP meliputi:                         1. SOP Surat Keluar Pusdiklat; 2. SOP Surat Masuk TU Pusdiklat yang Memerlukan Tindak Lanjut; 3. SOP Surat Masuk TU Pusdiklat Tanpa Tindak Lanjut; 4. SOP Surat Masuk TU Pusdiklat Dari Bidang Di Tandatangan Kapus; 5. PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA LEGISLATIF Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif 2017 - 2024 ? ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
967.Petunjuk Teknis meliputi: 1. Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Sidiklat Evaluasi Diklat (Peserta);                         2. Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Sidiklat Evaluasi Diklat (Admin); 3. Petunjuk Teknis Pelaksanaan PKL/Magang. PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA LEGISLATIF Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif 2020 ? ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
968.Laporan Pelaksanaan meliputi : 1. Pelatihan Struktural; 2. Pelatihan Teknis; 3. Pelatihan Dasar. PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA LEGISLATIF Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif 2026 ? ? - 1 Tahun Setelah Pemerikasaan 4 Tahun (Musnah)
969.Laporan Evaluasi meliputi : 1. Pelatihan Teknis; 2. Pelatihan Struktural; 3. Pelatihan Dasar; 4. Tugas Tugas Belajar. PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA LEGISLATIF Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif 2026 - ? - 1 Tahun Setelah Tidak Digunakan 4 Tahun (Musnah)
970.Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA LEGISLATIF Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif 2024 - 2025 ? ? - 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun (Permanen)
971.Kurikulum Pelatihan meliputi : 1. Pelatihan Teknis; 2. Pelatihan Struktural; 3. Pelatihan Dasar; 4. Pelatihan Fungsional. PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA LEGISLATIF Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif 2025 - ? - 5 Tahun 5 Tahun (Musnah) 
972.Modul Pelatihan meliputi : 1. Pelatihan Teknis; 2. Pelatihan Struktural; 3. Pelatihan Dasar; 4. Pelatihan Fungsional. PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA LEGISLATIF Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif 2025 - ? - 5 Tahun 5 Tahun (Musnah) 
973.Informasi Terkait Pendaftaran Magang, PKL PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA LEGISLATIF Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif 2025 ? ? ? 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)
974.Informasi Terkait Pendaftaran Penelitian PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA LEGISLATIF Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif 2021 - - ? 1 Tahun 1 Tahun (Musnah)